Pengusaha Tambah Tunjangan, Tolak Kenaikan Gaji

Gayung keresahan kaum pekerja menyusul kenaikan harga BBM akhirnya bersambut. Asosiasi Pengusaha telah menyepakati untuk menambah tunjangan transpor dan uang makan untuk karyawan. Namun, mereka keberatan dan menolak usulan kenaikan gaji atau upah minimun provinsi (UMP).
Pembahasan mengenai usulan kenaikan UMP, yang telah masuk ke Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto tidak bisa diteruskan lagi. “Pengusaha sudah tegas menolak kenaikan UMP pada pertengahan tahun ini,” ujar dia.
“Yang kami setujui adalah kenaikan uang kehadiran yang terdiri dari uang transpor dan makan,” tambah Djimanto.
Menurut pantauan Apindo, tambahan uang transpor dan makan mulai diberikan pada karyawan pada Juni ini. Besarnya penambahan bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kenaikan uang makan umumnya 15-25 persen, sedangkan kenaikan biaya transpor masih dirundingkan.
Sementara itu, pantauan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di lapangan menghasilkan temuan yang agak berbeda, sesuai dengan jenis industri perusahaan yang bersangkutan.
“Kemarin saya turun gunung, saya turun ke perusahaan-perusahaan. Kalau garmen kemarin naik antara 10-15 persen. Tapi kalau perusahaan besar seperti Indofood naik 25 persen. Ini mulai Juni,” ujar dia.
Jika nantinya ada perusahaan yang melanggar kesepakatan tersebut, lanjut Erman, sanksi harus ditentukan oleh pihak yang bersangkutan karena ini merupakan kesepakatan bersama antara serikat karyawan dengan asosiasi pengusaha.
Mengenai kenaikan UMP, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban masih tetap berharap adanya kemungkinan untuk mengkajinya, terutama untuk industri yang memetik keuntungan seperti pengolahan kelapa sawit, karet dan otomotif.
”Yang penting, dirundingkan secara bipartit di tingkat perusahaan,” kata dia.

Tags: