Pengusaha Siap Kompromi Revisi UU Tenagakerja

Pengusaha siap melanjutkan revisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada tahun depan dengan mengkompromikan tuntutan pekerja untuk menaikkan gaji sesuai upah minimum nasional. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, organisasinya siap menggulirkan kembali usulan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan dan meminta pemerintah menggunakan kewenangannya sebagai mediator kepentingan buruh dan pengusaha.

“Kami sedang memikirkan itu. Tahun depan, kami siap bekerja sama dengan serikat pekerja untuk membayar upah minimum dan menaikkan gaji. Namun, kami menuntut produktivitas pekerja dinaikkan,” tutur dia seperti dilaporkan Harian Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta, Selasa (27/11/07).

Menurut Sofjan, Apindo sedang menyiapkan skema penghitungan produktivitas pekerja yang diharapkan bisa menjadi acuan kebijakan pengupahan nasional pada 2008. Selain itu, Apindo juga menuntut perubahan peraturan pensiun pekerja, yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Dikeluhkan, peraturan pensiun di Indonesia saat ini tumpang tindih karena diatur oleh tiga produk hukum yang berbeda, yakni UU Pensiun, UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan UU Ketenagakerjaan. Bahkan, ketentuan serupa akan muncul lagi dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sedang digodok.

“Ini yang akan kami coba (ajukan). Namun, perlu kekuatan pemerintah yang bisa mempertemukan ini. Selama ini tidak mungkin ada kompromi jika tidak dipertemukan oleh pemerintah,” ujar Sofjan.

Berlebihan

Lebih jauh Sofjan menilai, UU Ketenagakerjaan memproteksi tenaga kerja secara berlebihan, sehingga membuat pekerja tidak termotivasi meningkatkan produktivitas.
Berdasarkan penelitian Apindo, produktivitas tenaga kerja Indonesia  di luar negeri, yakni Korea Selatan, Malaysia dan Taiwan justru meningkat dibandingkan dengan pekerja di dalam negeri yang dilindungi UU Ketenagakerjaan.

Kendati demikian, niat Apindo merevisi UU Ketenagakerjaan tersebut ditanggapi dingin oleh Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Yanuar Rizky yang menilai niat itu hanya akan (kembali) memicu konflik antara pengusaha dan pekerja. Menurut Yanuar, ketenagakerjaan bukan persoalan utama bisnis di Indonesia. Buktinya, peringkat kelayakan bisnis Indonesia dalam Doing Business 2008 meningkat dari posisi 135 di antara 175 negara (2006-2007), ke level 123 dari 178 negara yang disurvei (2007-2008).

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto berkeyakinan pemerintah tidak bakal merevisi UU No. 13/2003. Hal ini karena telah disepakati untuk tidak merevisi.

RPP Pesangon

Pada perkembangan lain, pemerintah diam-diam mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pesangon, sebagai insentif fiskal yang disiapkan bagi kalangan dunia usaha di tengah perlambatan ekonomi dunia tahun depan.
Sumber Bisnis Indonesia mengatakan, percepatan RPP Pesangon itu diusulkan sebagai salah satu kebijakan 2008, dan dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi hal itu, Sofjan mengatakan draf RPP Pesangon sudah diajukan ke Sekretariat Negara. “Pemerintah mengatakan akhir tahun ini RPP selesai, tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan.” Dia menilai pengesahan RPP Pesangon tidak bermanfaat bagi pengusaha, meski serikat pekerja menentang habis-habisan.

Tags: