Pengawas Tenaga Kerja Perlu Ditambah

Guna mengefektifkan pengawasan norma ketenagakerjaan, para kepala daerah diminta mengalokasikan dana khusus bagi pendidikan pengawas. Saat ini jumlah pegawai pengawas relatif kurang dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang beroperasi.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan I Gusti Made Arka di Jakarta, Selasa (24/8/2010) seperti dilaporkan Kompas. ”Kami meminta ke gubernur, bupati, dan wali kota agar pegawai pengawas berkeahlian khusus ketenagakerjaan dan telah disertifikasi tidak dimutasi ke pekerjaan lain,” ujar Arka seraya mengungkapkan, dari 5.000 orang yang dibutuhkan, saat ini baru ada 2.308 pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Mereka harus mengawasi 215.000 perusahaan, dengan 30 juta karyawan. Arka menegaskan, pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah pegawai pengawas norma ketenagakerjaan demi menekan masalah hubungan industrial di wilayahnya.

Dicontohkan Batam, Kepulauan Riau yang memiliki sedikitnya 6.000 pabrik dengan 300.000 pekerja, hanya punya tujuh pegawai pengawas. Adapun Balikpapan, Kalimantan Timur yang memiliki 1.800 perusahaan hanya ada dua pegawai pengawas.

Menurut Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Muji Handoyo, sampai Agustus 2010 pemerintah telah menerima 144 laporan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan. Tahun 2009 hanya 107 kasus. ”Sebanyak 68 persen kasus adalah pelanggaran Jamsostek,” ujar dia.

Tags: