Pemerintah Tidak Akan Hapuskan Outsourcing

Pemerintah tidak akan menghapuskan outsourcing dan tidak pernah mengatakan akan menghapus praktek outsourcing. Demikian ditegaskan Irianto Simbolon, SE, MM, direktur syarat kerja Kemenakertrans hari ini di Jakarta.

Hal itu disampaikan Irianto dalam acara seminar setengah hari “Outsourcing and Human Resources Management” yang diselenggarakan oleh CHRP Unika Atmajaya. Dalam acara yang diadakan di hotel JW Mariott itu Irianto menjelaskan secara singkat peraturan-peraturan pemerintah terkait outsourcing.

Menurut Irianto permasalahan yang sering muncul selama ini terjadi karena pada prakteknya outsourcing dan PKWT seringkali menyimpang dari ketentuan undang-undang.

“Pemerintah ingin agar sistem ini berlangsung dengan baik, yang penting bagaimana pemerintah mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Irianto.

Menurutnya baik pengusaha maupun buruh harus paham aturan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Praktek outsourcing dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang saat ini berjumlah 8,3 juta.

“Bukan hanya solusi, tapi outsourcing adalah satu-satunya jalan agar perusahaan dapat hidup terus,” demikian diungkapkan Hasanuddin Rachman, ketua DPN APINDO dalam acara yang sama. Hasanuddin menjelaskan seluk beluk outsourcing, seperti mengapa outsourcing dilakukan perusahaan, filosofi, cikal bakal, dan trend outsourcing.

Alasan perusahaan melakukan outsourcing biasanya seperti: agar dapat fokus pada core business, perampingan organisasi, peningkatan produktivitas, dan untuk pekerjaan musiman.

“Untuk efisien, jangan semua dikerjakan sendiri,” ujar Hasanuddin.

Tags: