Pemerintah Resmi Stop Rekrutmen PNS

Pemerintah akhirnya menyetop rekrutmen bagi PNS baru terhitung sejak 1 September mendatang. Kebijakan ini berlaku selama 16 bulan ke depan hingga Desember 2012. Langkah pemerintah ini ditandai dengan ditekennya surat keputusan bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, Kementerian dan lembaga diminta untuk membuat grand design penataan organisasi untuk 5 tahun ke depan, termasuk dalam hal penerimaan PNS. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, usai acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai moratorium disaksikan Wapres Boediono bertempat di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2011).

Mangindaan menjelaskan Kementerian/Lembaga akan diberi waktu 4 bulan hingga 31 Desember mendatang untuk membuat desain baru dan rencana strategis penerimaan PNS untuk jangka waktu lima tahun. Mangindaan mengingatkan bahwa penghentian sementara rekrutmen ini harus dibarengi dengan penataan organisasi yang efisien dan menata personel PNS sesuai dengan formasi yang ada.

Kembali ditegaskan oleh Mangindaan, bahwa langkah yang akan diambil oleh pemerintah ini tidak terlepas dari program reformasi birokrasi yang intinya meliputi tiga hal. Pertama, kelembagaan atau struktur organisasi pemerintah; kedua, tata laksana birokrasi dan ketiga menyangkut manajemen sumber daya manusia.

Meski dilakukan recruitment freeze, masih menurut Mangindaan, penerimaan PNS tetap dilakukan terutama untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan penekanan harus jelas di mana ia akan ditempatkan. “Misalnya, kalau guru harus sesuai bidangnya apa, pelajarannya apa, sekolahnya mana, di wilayah mana, supaya kita tahu jelas mau ditempatkan di mana? Begitu juga tenaga kesehatan. Dokter bidan perawat di UPT kesehatan, ini masih dibuka kesempatan untuk penerimaan PNS baru,” sambung Mangindaan.

Penerimaan PNS, lanjut Mangindaan juga masih akan dilakukan tahun ini dan tahun depan untuk jabatan-jabatan khusus dan yang bersifat mendesak. Posisi yang dimaksud antara lain seperti sipir penjara, tenaga penaggulangan bencana, serta petugas pelayan publik seperti di Bandar Udara. Khusus untuk pemerintah daerah yang APBD untuk belanja pegawainya 50% ke bawah, imbuh Mangindaan, masih bisa melakukan penyaringan CPNS. “Tapi proses penerimaannya dilakukan dengan lebih selektif lagi, karena jangan sampai benar-benar kosong,” tukas Mangindaan.

Tags: