Pemerintah Naikkan Standar “Penghasilan Menengah”

Pemerintah akan memperlebar kategori masyarakat berpenghasilan menengah, dari semula Rp 4,5 juta menjadi Rp 6 juta per bulan. Hal ini dipertimbangkan setelah mendengar rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Usulan kami semula, kategori masyarakat berpendapatan menengah Rp 7,5 juta. Tapi, setelah mengacu data BPS akhirnya diputuskan menggunakan Rp 6 juta,” jelas Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin (14/6/2010).
Menurut Suharso, penetapan kategori penghasilan tersebut penting untuk menentukan kemampuan masyarakat dalam mengangsur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui pola baru yang tengah dirancang pemerintah.
“Bank biasanya menyetujui besaran KPR maksimal 30 persen dari penghasilan, sehingga dengan penghasilan sebesar itu mereka hanya dapat membeli rumah maksimal Rp180 juta, di atas itu sudah tidak mungkin lagi,” ujar dia.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pola baru untuk masyarakat menengah ke bawah yang akan membeli rumah melalui tingkat bunga KPR di bawah pasar. Awal Juli 2010 pola baru dalam bentuk kucuran dana likuiditas akan ditempatkan di bank dan KPR yang menjadi sasaran penyaluran KPR berbunga murah.
Lebih jauh Suharso memaparkan, dalam tahap awal akan ditempatkan dana sebesar Rp2,6 triliun, dengan harapan dana itu akan bertambah dengan masuknya dana Jamsostek dan Bapertarum, serta dana-dana lain dari TNI/ Polri. Dana itu akan menggantikan pola subsidi sebelumnya yang dinilai memiliki banyak kelemahan.
Agar dana itu sampai ke tangan yang berhak, yakni mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 6 juta, maka warga masyarakat perlu menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT tahun sebelumnya sebagai syarat.
Pemerintah juga menghapus kata “sederhana” dalam pengkategorian rumah, seperti Rumah Susun Sederhana. “Kasihan kalau disebut sederhana maka masyarakat yang tinggal di dalamnya seolah-olah sudah memiliki stigma tidak mampu, padahal yang mau disasar masyarakat menengah,” ujar Suharso.

Tags: