Pemerintah Janjikan 3 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pembangunan infrastruktur dipercepat agar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa krisis. Dan, dengan percepatan itu, Presiden berharap pada 2009 nanti tersedia 3 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat, terutama korban PHK akibat dampak krisis. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, akhir pekan lalu.

“Presiden bilang harus dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang kementerian saya dengan Menteri Perhubungan, untuk pekerja-pekerja yang labour intensif. Artinya, yang memberikan peluang tenaga kerja. Sehingga nanti pada 2009 diharapkan ada new job-nya, paling tidak 3 juta,” papar dia. Dari jumlah tersebut, rinci Djoko, ratusan ribu lapangan pekerjaan baru akan disumbangkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum (PU). “Dari pertanian (akan banyak) menyumbang,” ujar dia seraya menegaskan, penambahan lapangan kerja baru pada 2009 nanti memang sebuah keharusan.

“Ini untuk antisipasi terjadinya gelombang PHK besar-besaran sebagai dampak dari krisis ekonomi global. “Selain PU, misalnya Perhubungan, Energi, PLN tenaga listrik juga akan menciptakan lapangan kerja,” kata dia.

Program Padat Karya

Secara terpisah, dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani mengungkapkan, selain rencana percepatan pembangunan infrrasturktur untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang PHK tahun depan, pemerintah juga berencana mempercepat program-pogram padat karya lainnya, seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan program perlindungan sosial.

“Seluruh rogram-program pemerintah akan kita percepat pelaksanaannya, yang sifatnya bisa menyerap tenaga kerja banyak, seperti di unit-unit kecamatan maupun langsung di industri itu sendiri, bagaimana membuat beban industri berkurang sehingga mereka bisa menahan PHK itu tidak terjadi. Itu yang sedang diusahakan,” papar dia.

Program-program tersebut antara lain, belanja modal lebih dari Rp 90 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan, pelabuhan, irigasi pertanian, jaringan listrik, lintasan kereta api dan telekomunikasi. Lalu, PNPM senilai Rp 10,3 triliun akan dialokasikan Rp 3 miliar per kecamatan per tahun untuk 5.720 kecamatan. Untuk program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, ada misalnya bantuan tunai bersyarat Rp 1,75 triliun serta BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk 2 bulan Rp 3,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan dengan program padat karya seperti PNPM dengan Rp 3 miliar per kecamatan bisa menyerap sampai ratusan bahkan ribuan tenaga kerja. “Tapi, untuk sektor industri yang sifatnya lebih padat modal ya beda. Ekonomi kita membutuhkan sub kegiatan untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga industri yang memang dibutuhkan oleh perekonomian kita secara luas,” ujar dia.

Jamsostek

Sementara, dari PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek) didapat kepastian bahwa telah ada alokasi dana hingga Rp 2 triliun untuk mengantisipasi PHK sebagai dampak dari krisis keuangan. “Setiap tahun kita siapkan dana sebesar Rp 3 triliun, khusus menyambut 2009 akan ditambah sekitar Rp 2 triliun untuk antisipasi adanya PHK,” ujar Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga.

Diperkirakan, jumlah peserta Jamsostek yang akan mencairkan dananya tahun depan bisa melonjak hingga di atas 800.000 orang. Data hingga akhir November 2008, jumlah tenaga kerja yang terancam terkena PHK mencapai angka 66.603 di seluruh Indonesia. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi yang paling banyak terjadi PHK.

Tim Monitoring Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR mengungkapkan, per 28 November jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK mencapai 16.988 orang, dan terbanyak terdapat di Jakarta, 14.268 orang. Sementara itu, jumlah karyawan yang akan terkena PHK dan suratnya sudah masuk mencapai 23.927 orang, belum termasuk 19.091 pekerja yang akan dirumahkan.

Tags: ,