Pemerintah Akan Lebih Ketat Awasi Pekerja Asing

Pemerintah akan lebih mengetatkan pengawasan pemakaian tenaga kerja asing di dalam negeri. Dunia usaha hanya boleh memakai tenaga kerja asing untuk pekerjaan-pekerjaan khusus di mana tenaga kerja Indonesia tidak mampu mengerjakannya.

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta pekan lalu. Ditegaskan, pemerintah akan menindak perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing dengan melanggar aturan.

Penggunaan tenaga kerja asing telah diatur dalam Bab VII mulai Pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan juga wajib mengurus perizinan dari Mennakertrans atau pejabat yang ditunjuk, melaporkan rencana penggunaan tenaga kerja asing, sampai wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing untuk alih teknologi dan keahlian dalam pekerjaan.

”Pemberi kerja jangan melanggar undang-undang. Pekerjaan yang bisa dikerjakan tenaga kerja Indonesia jangan diserahkan kepada tenaga kerja asing,” ujar Muhaimin seperti dilaporkan Kompas. Pemerintah tak ingin kejadian PT Drydock World Graha di Batam, Kepulauan Riau terulang di daerah lain. Untuk itu, Mennakertrans mengingatkan pemberi kerja untuk menaati semua asas sehingga tidak merugikan tenaga kerja Indonesia.

Rekomendasi

Dalam keterangannya kepada pers, Ketua Tim Pencari Fakta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Haiyani Rumondang menyampaikan delapan rekomendasi kerusuhan Drydock World Graha.

Antara lain direkomendasikan pengurangan pekerja asing secara bertahap dan menambah jumlah pekerja tetap; menghapus pengupahan berbasis jam kerja menjadi bulanan atau harian dengan perbaikan kontrak perjanjian dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja; mengganti semua tenaga kerja asing yang bermasalah.

Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus Badrun mengatakan, pemerintah akan lebih selektif menerbitkan izin penggunaan tenaga kerja asing dan mengutamakan pekerja Indonesia apabila pekerjaan tersebut sudah dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia.

 

Tags: