Pasar Tenaga Kerja Indonesia Perlu Lebih Fleksibel

Salah satu faktor yang dianggap melemahkan daya saing nasional menghadapi produk impor adalah pasar tenaga kerja Indonesia tidak fleksibel. Masalah pesangon, misalnya, dianggap membebani pengusaha saat harus mem-PHK, meskipun alasan itu harus diteliti lagi kebenarannya.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Institute for Research & Social Service Universitas Atma Jaya Jakarta Dr A Prasetyantoko seperti dilaporkan Kompas, Jumat (26/3/2010). ”Secara umum, perdagangan bebas seperti ASEAN-China Free Trade Area akan menyuburkan alasan serta praktik PHK dan outsource,” ujar dia.

Menurut Prasetynatoko, sistem outsource bertujuan untuk efisiensi melalui sistem pasar tenaga kerja yang fleksibel (labour market flexibility). Kendati masih saja ada pihak-pihak yang menolak, namun dia melihat sistem outsource dapat menguntungkan para pihak dalam situasi tertentu.

Bagi pekerja kelompok menengah-atas dan kelompok tertentu secara legal dapat berpindah tempat kerja. ”Ini biasa terjadi pada manajemen tingkat menengah-atas. Usaha jasa konsultan adalah contoh institusionalisasi outsourcing pada level menengah-atas,” kata dia.

“Sekarang banyak perusahaan menyerahkan divisi pengembangan sumber daya manusia kepada konsultan,” tambah Prasetyantoko. Namun, dia mengakui, untuk kelompok menengah-bawah, apalagi buruh, outsourcing bisa merugikan karena tidak ada kepastian kerja dan karier serta harus menanggung seluruh pengeluaran dari kocek sendiri ketika tidak ada sistem jaminan sosial.

Hal serupa disebut juga oleh Dr Hendri Saparini dari lembaga kajian ekonomi Econit. ”Kalau semua punya keterampilan memadai, maka daya tawarnya sama. Masalahnya sebagian besar pekerja tak punya keterampilan cukup sehingga daya tawar rendah,” ujar dia.

Karena itu, Hendri menyarankan, untuk pekerja kelompok bawah seperti buruh, jangan digunakan sistem outsourcing. “Outsource hanya untuk profesional,” kata dia.

Tags: