Outsourcing Sering Dipakai Pengusaha untuk “Ngeles” dari Kewajiban

Outsourcing secara hukum dibolehkan dalam undang-undang ketenagakerjaan di Tanah Air. Bahkan, PBB pun tidak melarang praktik “alih daya” tenaga kerja ini karena sudah lazim di banyak negara. Sayangnya, banyak pengusaha Indonesia yang menggunakan praktik tersebut untuk “ngeles” dari kewajiban-kewajiban terhadap karyawan.

Programme Officer Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB di Jakarta Lusiani Julia dalam acara Workshop Trend Global Outsourcing di Kantor Kadin, Kamis (13/8/2009) menegaskan, “Kami dari ILO tidak mengatakan outsourcing dilarang.” Namun, ia menilai, “Outsourcing banyak dilakukan perusahaan untuk menghindari kewajiban seperti tanggungan kesehatan, keselamatan pekerja, hingga pajak.

Lebih jauh Lusiani memaparkan, setidaknya ada 3 alasan utama yang membuat outsourcing bisa dibenarkan secara hukum. Pertama, untuk pengurangan biaya tenaga kerja dari sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan, agar perusahaan tersebut tetap hidup.

Kedua, dalam rangka perusahaan mencari tenaga kerja yang kompeten untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak permanen atau hanya dibutuhkan sesaat saja. Ketiga, outsourcing dibolehkan ketika di suatu perusahaan sedang terjadi reorganisasi, untuk menggantikan sementara karyawan yang berhalangan.

“Kalau di Indonesia, praktik outsourcing dan kerja kontrak untuk menghindari kewajiban dari undang-undang, misalnya soal pesangon,” kritik Lusiani seperti dilaporkan Detikcom. Bahkan, kata dia, dalam banyak kasus, perusahaan memilih melakukan outsourcing karena takut para pekerjanya melakukan serikat. Umumnya, pekerja outsourcing tidak punya banyak waktu untuk berserikat.

“Ini yang kita tidak inginkan sebenarnya,” ujar dia seraya membandingkan, dari 188 negara anggota ILO, umumnya menerapkan sistem outsourcing secara berbeda-beda sesuai permasalahan yang mereka hadapi. Lusiani melihat, kebijakan outsourcing di Indonesia selama ini berpegang pada prinsip “core” dan “non core” bisnis.

“ILO lebih pada sebatas memberikan saran dalam kebijakan-kebijakan di suatu negara soal outsourcing,” tandas dia. Salah satu yang disarankan adalah mengenai upaya mengedepankan perundingan bersama dalam keadaan damai antara pengusaha dan pekerja. “Undang-undang tidak akan pernah cukup mengatur hak-hak pekerja,” tambah Lusiani.

Tags: