Outsourcing di Indonesia Masih Setengah Hati

Kendati sudah menjadi praktik bisnis yang popular, outsourcing masih terus menimbulkan kebingungan baik di kalangan pengusaha penyedia tenaga kerja maupun perusahaan pemakainya. Apa yang boleh dan mana yang tidak boleh masih terus menjadi perdebatan sehingga pelaksanaannya menjadi setengah hati.

“Banyak perusahaan pemakai jasa outsourcing belum siap, lalu bersembunyi di balik aturan-aturan ketenagakerjaan sehingga merugikan perusahaan pemborong,” kata Project Support Manager ENI Indonesia Junus Prajoga dalam seminar sehari Plus-Minus Outsourcing di Lembaga Manajemen PPM, Jalan Menteng Raya No.9, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/06).

Sebagai eksekutif yang berkarir di perusahaan yang bergerak dalam produksi dan eksplorasi minyak, Junus menegaskan bahwa outcoursing bukanlah barang baru. “Banyak sekali aktivitas dalam perusahan minyak dan gas yang di-outsource. Seismic dan drilling di perusahaan perminyakan mana pun pasti di-outsource,” kata Junus.

Seperempat Hati
Group Head HRD Bank Bumiputera Irvandi Gustari yang tampil sebagai pembicara dalam sesi berikutnya mengatakan, dalam industri perbankan, outsourcing bahkan dilakukan seperempat hati. “Sebab, kalau di bank itu, yang biasanya di-outsource hanya kerjaan-kerjaan klerikal dan non staff seperti sopir, satpam, kurir dan office boy,” kata dia.

Sedangkan HR Support Manager Infomedia Nusantara Shinta Prihadiani berbagi pengalaman sebagai perusahaan penyedia informasi telepon dan layanan contact center dalam melakukan outsourcing. Menurut Shinta, outsourcing dilakukan sebagai usaha untuk berbagi risiko, efisiensi biaya, meringankan pekerjaan yang bersifat paperworks di samping juga untuk tujuan fleksibilitas bisnis.
Kebingungan

Seminar yang diikuti sekitar 100 perserta baik dari kalangan perusahaan outsoursing maupun perusahaan pemakai tenaga kerja outsource itu diwarnai kebingungan. Kesan itu tertangkap dalam setiap sesi tanya jawab dan hampir semua penanya merasa masih belum jelas mengenai aturan main outsourcing sesuai peraturan pemerintah.

Sesuai UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya kegiatan penunjang perusahaan saja yang boleh di-outsource. “Lho, memangnya ada kegiatan di sebuah perusahaan yang tidak menunjang perusahaan secara keseluruhan?” Konsultan Ketenagakerjaan Hubungan Industrial Bambang Supriyanto balik bertanya.

Tampil dalam sesi penutup seminar, dosen Unika Atmajaya Jakarta itu menjawab semua keraguan peserta mengenai yang boleh dan yang tidak dalam outsourcing. “Dari zaman Hindia Belanda ini sudah ada dan sekarang diadopsi undang-undang ketenagakerjaan kita, dengan istilah pemborongan pekerjaan. Jadi, kalau sekarang orang bicara core dan non-core, jadi bingung saya,” kata dia.

Menurut Bambang, tidak ada perlunya mendefiniskan mana core business dan mana yang non-core dalam kaitan dengan outsourcing sebab hanya perusahaan yang bersangkutan yang tahu. “Orang depnaker tidak tahu, mereka hanya akan baca pasal, Bapak-Ibu yang di sini lebih pinter karena Anda semua praktisi,” kata Bambang. “Jangan sampai setelah ikut seminar ini Anda malah tambah bingung,” sambung dia.

Tags: