MK Kukuhkan Kewajiban CSR

Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang SDA (Sumber Daya Alam) tetap diwajibkan untuk menganggarkan dana TSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) sesuai amanat UU No.40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas.
Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Moh. Mahfud M.D saat membacakan putusan sidang pengujian UU No.40, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/4/2009). Dalam sidang ini, Kadin, HIPMI dan IWAPI mengajukan pengujian Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai TSL atau biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibility).
Ketiga pemohon menilai, pemberlakuan kewajiban CSR kepada perusahaan yang bergerak di bidang SDA merugikan. Sebab, perusahaan sudah dipungut pajak, sehingga jika masih harus diwajibkan untuk CSR jadinya akan menambah beban.
Tapi, dalam putusannya MK menegaskan, ketentuan tersebut dibuat agar perusahaan yang berkaitan atau bergerak di bidang SDA ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Investor asing yang berinvestasi juga harus menjalankan prinsip ini agar mereka tidak mencari keuntungan dengan mengorbankan pihak lain.
“Kerusakan SDA Indonesia sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, pemerintah berusaha agar lingkungan terjaga, karena itu aturan ini dibuat,” demikian antara lain bunyi putusan tersebut.
Ketua HIPMI Erwin Aksa menyatakan kekecewaannya, dan akan segera bertemu dengan Kadin untuk membahas keputusan MK itu. Erwin menilai kewajiban CSR ini akan mempengaruhi investasi asing karena mereka harus menganggarkan dana CSR.
“Kita berharap CSR ini bukan mandatori atau kewajiban. Masak perusahaan cuma punya kantor kecil, pegawainya sedikit, mereka dipaksa CSR, itu kan memberatkan. Nggak bener itu. Dan lagi, kewajiban CSR ini hanya ada di Indonesia,” kata dia.

Tags: ,