Mimpi Buruk PHK Mulai Jadi Kenyataan

Ancaman PHK yang menghantui sejak terjadinya krisis keuangan global lambat laun mulai benar-benar terjadi. Sebuah pabrik tekstil di Boyolali, Jawa Tengah menutup usahanya karena tidak ada lagi pesanan dari luar negeri. Akibatnya, 800 orang kehilangan pekerjaan.
Dengan alasan kondisi ekonomi nasional dan internasional yang cenderung suram, manajemen PT Adetex di Kecamatan Teras Senin (10/11/08) menghentikan operasi pabrik tekstil berorientasi ekspor tersebut. Secara otomatis, 848 karyawannya terkena pemutusan hubungan kerja.

Harian Kompas melaporkan, pihak manajemen menempelkan pengumuman penghentian operasi di pintu gerbang pabrik. Dalam surat keputusan bernomor 361/AS.I/XI/ 2008, Direktur PT Adetex Spun I Ii Tjahjadi menegaskan, terhitung sejak 10 November 2008 pukul 06.00, semua operasi produksi dihentikan.Tjahjadi beralasan, hal itu disebabkan negara tujuan ekspor kesulitan ekonomi. Sebagai contoh, devaluasi mata uang di Korea, Turki, atau pun masalah ekonomi lainnya di negara Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, hasil audit lebih dari dua tahun terakhir menunjukkan perusahaan merugi dan kualitas produk belum bisa memenuhi persyaratan pengguna.

Dalam surat itu disebutkan bahwa uang pesangon, uang jasa, dan uang ganti kerugian ditetapkan sebesar satu kali peraturan menteri tenaga kerja dengan batas masa pembayaran maksimal enam bulan, sejak November 2008.

Tidak Ada Pesanan

Kepala Bagian Umum PT Adetex Boyolali Eddy Ratman saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian operasi itu. ”Pesanan memang tidak ada karena kondisi ekonomi saat ini. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Kami hanya berada di cabang. Yang bisa menjelaskan lebih jauh di kantor pusat di Bandung,” kata Eddy.

Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Boyolali Koco Praksono mengatakan, pemutusan hubungan kerja alias PHK tersebut belum sah. Dinas masih akan mempelajari apakah penghentian operasi ini berlaku seterusnya atau hanya sementara. Hal tersebut sangat terkait dengan besar pesangon yang harus dibayarkan perusahaan.

”Negosiasi dengan buruh mengenai pesangon juga belum selesai. Perusahaan minta pembayaran dicicil 12 kali, sedangkan pekerja minta sekaligus. Kami akan panggil kedua belah pihak karena mediasi baru dua kali dilakukan dan ada kesempatan sekali lagi,” ujarnya. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Boyolali Wahono mengutarakan, merupakan hak dasar perusahaan untuk menghentikan operasi, tapi serikat pekerja akan mengawal pemberian hak-hak pekerja secara tuntas.

Tags: