Mereka yang Tidak Menerima THR

Di antara para karyawan yang kini tengah menikmati THR mereka untuk menyambut Hari Raya Lebaran, ada ribuan pekerja kontrak dan buruh sektor informal yang hanya bisa menelan kekecewaan. Karena berbagai alasan, mereka tidak mendapatkan THR.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bekasi Dadang Hidayat jauh-jauh hari sudah memastikan bahwa tenaga kerja kontrak (TKK) dan guru honorer di wilayahnya tidak akan memperoleh THR pada Lebaran 2010.

Di lingkungan Pemkot Bekasi secara total jumlah TKK dan guru honorer mencapai 5.700 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 5.400 orang tidak menerima THR dari Pemkot dengan alasan, APBD 2010 tidak menganggarkan.

“Yang mendapatkan THR hanya 300 TKK dari angakatan 2005 saja, karena mereka pada tahun awal tidak mendapatkan dana tersebut,” kata Dadang.

Gaji pokok TKK dan guru honorer di Pemkot Bekasi antara Rp 476 ribu hingga Rp 528 ribu, tergantung jenjang pendidikan terakhir. Ditambah tunjangan transpor, mereka menerima sekitar Rp 900 ribu per bulan.

Gaji ke-13

Dari Yogyakarta dilaporkan, PNS di lingkungan Pemkab Kulon Progo dipastikan tidak memperoleh THR pada Lebaran 2010 karena mereka telah menerima gaji ke-13 pada Juli 2010.

“THR tidak dianggarkan dalam dana alokasi umum,” kata Sekda Pemkab Kulon Progo Budi Wibowo.

Menurut Budi, PNS memang tidak harus memperoleh THR karena dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 13 Tahun 2005 dan peraturan menteri yang sama Nomor 59 Tahun 2007 ditegaskan PNS tidak menerima THR, tapi menerima gaji ke-13 setiap bulan Juli.

PNS di Kulon Progo tidak sendirian. Rekan-rekan mereka sesama PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga bernasib sama. Alasannya, THR sebagai bentuk “tambahan penghasilan biaya cuti bersama” sudah terakomodasi dalam tunjangan kinerja daerah (TKD).

Menurut Asisten Tata Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Fadjar Panjaitan, hal itu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga tidak dibenarkan lagi jika Pemprov DKI harus memberikan tambahan penghasilan biaya cuti bersama saat Lebaran nanti.

Sektor Informal

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Didik Warsito mengatakan, pemberian THR seharusnya tidak hanya pada pekerja formal tapi juga sektor informal seperti pembantu rumah tangga dan penjaga toko. Sayangnya, belum ada ketentuan yang mengatur hal ini sehingga masih bergantung pada kebaikan hati majikan.

Didik mengimbau kalangan majikan yang mempekerjakan pembantu rumah tangga atau pekerja lain untuk membayar THR sebelum Lebaran. “Ini hanya imbauan karena ketentuan hukumnya tidak ada,” kata dia.

Hal yang sama juga terjadi di Medan. Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Medan Yosafati Waruwu memperkirakan, lebih dari 5.000 pekerja di Kota Medan tidak mendapatkan THR. Mereka terutama yang bekerja sebagai karyawan toko, karyawan swalayan, tenaga kebersihan, dan tenaga kesehatan di rumah sakit.

”Gaji mereka saja di bawah UMK. THR sudah pasti tidak dipikirkan pemakai tenaga mereka,” kata Yosafati seraya meminta dinas tenaga kerja memperhatikan hal ini.

Tags: