Merancang PHK yang Saling Menguntungkan, Mungkinkah?

Apakah karyawan yang menolak mutasi bisa di-PHK? Bagaimana mengatasi gejolak yang muncul setelah perusahaan melakukan pengurangan karyawan? Bagaimana menghadapi karyawan yang mengundurkan diri, lalu menuntut perusahaan ke pengadilan dengan dalih ia mundur di bawah tekanan? Apakah wajib memberi pesangon kepada karyawan yang di-PHK, padahal perusahaan benar-benar tidak mampu?

Masalah-masalah semacam itulah yang mengemuka dalam seminar sehari bertajuk Kiat Merancang PHK yang Menguntungkan Semua Pihak di LPPM, Jakarta, Kamis (28/12/06). Menurut konsultan ketenagakerjaan Sabar Sianturi yang tampil sebagai salah satu pembicara, ketentuan soal pesangon bagi karyawan yang di-PHK seperti disyaratkan undang-undang memang membuka peluang bagi karyawan yang nakal.

“Ketimbang mengundurkan diri, bikin saja kasus, biar di-PHK dan dapat pesangon. Tapi, ya, kita harus berpikir positif,” kata Sabar. Baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan, PHK memang merupakan persoalan yang sensitif dan dianggap momok. Hanya saja, yang barangkali selama ini tak disadari, bahwa PHK telanjur identik dengan sesuatu yang negatif dan seolah-olah selalu datang dari pihak perusahaan. Padahal, seperti diingatkan oleh praktisi hukum yang banyak memangani kasus PHK Kemalsyah Siregar, PHK hanyalah salah satu dari sebab berakhirnya hubungan kerja.

“Maka mengherankan kalau ada yang memprotes PHK sebagai aksi sepihak. Karena memang tak ada PHK dua pihak. Karyawan yang mengundurkan diri, itu juga sepihak, tapi tak pernah ada yang meributkan,” ujar pengacara dari Kemalsyah & Associates itu.
Dalam perspektif serupa, pembicara lain, konsultan ketenagakerjaan dari Unika Atmajaya Bambang Supriyanto juga sepakat bahwa mengundurkan diri sama dengan PHK. Sebab, PHK pada hakikatnya sebuah perceraian. “Hubungan kerja diawali dengan kesepakatan sampai ada sebab yang mengharuskan kesepakatan itu berakhir, bisa karena perusahaan mem-PHK, atau karyawan sendiri mundur, bisa juga karena pensiun.”

Saling Menguntungkan

Dari awal, Sabar Sianturi mengaku tergelitik dengan tema seminar, karena menurut dia PHK adalah awal dari kesengsaraan. “Jadi, bagaimana bisa saling menguntungkan?” Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina Saebani Hardjono yang dihadirkan untuk berbagi pengalaman praktik PHK di Pertamina, pada dasarnya juga menegaskan bahwa merancang PHK yang saling menguntungkan itu hampir mustahil.

“Kita sudah melakukan melebihi ketentuan undang-undang, misalnya dalam pemberian pesangon, tapi ternyata itu pun tidak membuat segalanya lebih mudah,” tutur Saebani.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pihak perusahaan harus selalu mengupayakan sejauh mungkin untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. “Awali dengan dialog, jelaskan kenapa PHK itu harus terjadi. Kepentingan pekerja harus didengar, diteruskan ke direksi dan di perusahaan kami, sebagian dari tuntutan mereka itu dikabulkan,” Saebani memberikan tips.

Tags: