Masuki 2009, Pekerja Tuntut Lebih Sejahtera

Tahun baru, harapan baru. Demikianlah yang sering terdengar. Seolah tak mau melewatkan momen tersebut, kaum pekerja di sejumlah kota menyuarakan tuntutan mereka pada awal tahun ini, untuk kesejahteraan yang lebih baik. Dari Semarang dilaporkan, sekitar 1.500 orang pekerja PT Rodeo, Selasa (6/1/09) berunjuk rasa di halaman pabrik tempat mereka bekerja. Mereka menolak upaya penangguhan upah minimum kota (UMK) tahun 2009 yang diajukan pihak perusahaan kepada dewan pengupahan provinsi.

Para pekerja tetap menginginkan pihak perusahaan garmen tersebut memberikan gaji sesuai dengan UMK Kota Semarang 2009 yang telah ditetapkan Gubernur Jateng Rp 838.500. Pihak perusahaan hanya mampu membayar Rp 759.00 atau naik 6 persen dari UMK 2008 sebesar Rp 715.700.

Ketua Serikat Buruh Independen PT Rodeo Supriyadi mengatakan, pengajuan penangguhan UMK tidak sah karena tidak ada kesepakatan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Sementara, Direktur PT Rodeo Setiawan Santoso berkilah, terpaksa mengajukan penangguhan UMK tanpa persetujuan pekerja karena perusahaan ekspor itu tidak mampu membayar UMK sesuai ketentuan.

”Kalau dipaksakan, perusahaan ini bisa tutup dan pekerja terkena PHK,” ujar dia seperti dikutip Kompas seraya menjelaskan, krisis global membuat jumlah pesanan dari luar negeri menurun hingga 15 persen. Pihaknya berharap, pekerja menunggu keputusan dari Gubernur Jateng terkait pengajuan penangguhan UMK. Di Jateng, 76 perusahaan telah mengajukan penangguhan UMK. Ini memang dimungkinkan dengan syarat, perusahaan harus mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja terlebih dahulu.

Kesejahteraan

Sekitar 2.000 pekerja PT Sejahtera Usaha Bersama di Desa Ketanon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur kemarin juga berunjuk rasa. Mereka menuntut hak-hak pekerja, antara lain kesejahteraan dan kebebasan berserikat. Pada hari yang sama pula, di Palembang lebih dari 400 petambak udang dan pekerja PT Wachyuni Mandira berunjuk rasa di DPRD Sumsel. Mereka meminta pengusutan atas dugaan penggelapan dana Jamsostek yang tidak disetorkan perusahaan selama 48 bulan senilai Rp 19,5 miliar.

Tags: ,