Maspion Kurangi Jam Kerja dan Pangkas Karyawan Kontrak

Kelompok usaha Maspion yang memiliki belasan pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur dan sekitarnya menempuh kebijakan mengurangi jam kerja dan menghentikan 1000 karyawan kontrak. Ini belum termasuk sekitar 3000 karyawan lainnya yang terancam PHK. Asisten Direktur Maspion Grup Soeharto, di Surabaya, Kamis (15/1) mengatakan, PHK memang pilihan terakhir. Pihak manajemen berusaha mencegah hal itu dengan serangkaian efisiensi. ”Salah satunya dengan mengurangi jam kerja. Sekarang, seminggu hanya lima hari kerja.”

Diungkapkan, dengan jumlah karyawan sekitar 23.000 orang, pengurangan jam kerja sangat menghemat upah harian. Dengan asumsi setiap orang dapat upah Rp 33.000 per hari sesuai upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo, dari pengurangan hari kerja bisa dihemat Rp 759 juta per hari. Selain mengurangi hari kerja, Maspion juga menghentikan lembur. Semua karyawan tidak diberi hak itu sampai kondisi membaik. ”Sekarang pesanan sepi, sehingga kami harus mengurangi produksi,” ujar Soeharto.

Jika langkah-langkah itu tidak bisa menekan kerugian, dipastikan Maspion berencana melakukan PHK. Dalam perhitungan, 3.000 orang yang akan terkena PHK. ”Kalau dirata-rata, di setiap pabrik sekitar 60 orang kena PHK. Bisa jadi jumlahnya kurang atau lebih dari itu untuk suatu pabrik,” papar dia, seperti dilaporkan Kompas. Dengan alasan yang sama, yakni sepinya pasar, Maspion juga memberhentikan pekerja kontrak. Sampai saat ini, sekitar 1.000 pekerja kontrak di kelompok usaha itu sudah diberhentikan.

Soeharto menambahkan, manajemen memang melihat ada celah untuk menghindari PHK massal, menyusul penurunan harga BBM dan rencana tarif dasar listrik. ”Ini insentif tidak terduga dan mudah-mudahan bisa menekan biaya operasional. Sebulan lalu mana terpikir harga BBM bisa turun lagi,” tutur dia.

Pasuruan

Selama Desember 2008, sebanyak 6.000 pekerja di Pasuruan telah dirumahkan. Sebagian dari mereka, sekitar 2000 orang, kini dipekerjakan kembali dengan status pekerja kontrak lepas. Ketua Bidang Hukum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pasuruan Suryono Pane mengatakan, pihaknya sudah mempertanyakan hal itu secara resmi ke Disnaker dan masing-masing perusahaan.

“Kami menunggu jawaban sampai 21 Januari 2009,” ujar dia.
SPSI curiga, krisis bukan alasan utama. Hal itu terbukti dari sebagian pekerja sudah dipekerjakan lagi dengan status kontrak lepas. “Kami ingin memastikan ini dulu. Kalau terbukti, kami akan lapor polisi,” kata Suryono.

Tags: