Masih Adakah Outsourcing Pasca Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011

sri nurhaningsih

Polemik mengenai outsourcing kembali bergulir dengan dikeluarkannya putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 yang disahkan pada Januari 2012. Edwan Hamidy Daulay, konsultan hukum dan ketua tim advokasi Apindo Jakarta, dalam Seminar PortalHR bertajuk Outsourcing 2015, di Hotel Puri Denpasar, Rabu (25/03) mengatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut lazim terjadi karena adanya perbedaan kepentingan.

“Ada pihak yang berpendapat bahwa outsourcing dan PKWT adalah illegal, kemudian ada juga yang menyimpulkan bahwa sistem outsourcing dan PKWT dihapuskan dan yang terakhir menyatakan bahwa sistem outsourcing dan PKWT adalah legal”, ungkap Edwan. Ia menilai bahwa pendapat-pendapat tersebut muncul dari berbagai pihak, baik itu serikat buruh, pekerja dan pengusaha.

Edwan H Daulay

Dalam putusan tersebut, pada dasarnya MK menegaskan bahwa outsourcing tersebut tetap ada dan dikatakan sebagai praktek yang wajar dalam dunia bisnis. Hanya saja, yang ditekankan oleh MK adalah pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Tentunya, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan pekerja dari eksploitasi perusahaan outsourcing. Ada dua pokok penting yang disampaikan MK berdasarkan putusannya, yang pertama adalah hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing seharusnya bersifat PKWTT dan kedua adalah mengenai perlindungaan hak-hak pekerja outsourcing yang bersifat PKWT melalui prinsip pengalihan tindakan perlindungan.

“Perubahan itu sebenarnya fokusnya adalah untuk melindungi hak-hak pekerja yang sifatnya outsource sesuai dengan konstitusi,” jelas Direktur Persyaratan Kerja Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Sri Nurhaningsih pada seminar yang sama.

sri nurhaningsih

Baca juga: Jika Pelanggaran Outsourcing Masih Dilakukan, Perusahaan harus siap dengan Konsekuensinya

Lalu bagaimana pelaksanaan dari outsourcing setelah adanya putusan MK tersebut? Berikut rangkumannya:

1. PKWT dalam Pasal 59 UU No. 13/2003 tetap berlaku;

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64,65,66 UU No. 13/2003, maka praktik outsourcing melalui perjanjian adalah,

a. Apabila dalam perjanjian kerja antara Perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), maka perjanjiannya harus berdasarkan PKWTT;

b. Apabila dalam perjanjian kerja antara Perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan jasa pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), maka perjanjiannya dapat berdasarkan PKWT;

3. Perjanjian kerja antara perusahaan pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh dengan pekerjanya yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, TETAP BERLAKU sampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Putusan MK tersebut rupanya justru dipandang semakin melegalkan outsourcing sehingga perselisihan kembali terjadi. Menindaklanjuti polemik tersebut, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang pelaksanaan Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011.

Hingga tahun 2015, telah banyak peraturan mengenai outsourcing dikeluarkan oleh pemerintah, di antaranya Permenaker no. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, Permenaker No. 27 tahun 2014 tentang perubahan atas Permenaker no. 19 Tahun 2012 dan juga mengenai pengurusan ijin usaha outsourcing pada Perpres No. 77 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perpres No. 97 Tahun 2014.

Baca juga: Download Permenaker No 27 tentang Perubahan Atas peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi no 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaa kepada perusahaan lain.

 

Tags: , ,