Masalah Outsourcing Bukan Hanya di Vendor, tapi juga Pemberi Kerja

Outsourcing Event

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans, Irianto Simbolon mengakui banyak perusahaan penyedia usaha alih daya (outsourcing) yang sudah bagus. Persoalan yang kita hadapi saat ini tidak hanya di vendor tetapi juga pemberi kerja.

Demikian disampaikan Irianto dalam seminar sehari “Revamp The Outsourcing Regulations?” yang diselenggarakan oleh People Consulting hari Rabu (28/11) yang lalu.

Persoalan seringkali timbul karena perusahaan pemberi kerja yang diberi kewenangan dalam Undang-undang untuk menetapkan mana alur pekerjaan yang merupakan jenis pekerjaan inti (core) dan mana yang bukan inti (non core).

Menurut Irianto itulah awal dari persoalan yang kemudian menjadi rangkaian panjang menyangkut pentingnya sistem hubungan kerja.

Untuk menjawab masalah itu pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru, Permenakertrans nomor 19 pada tanggal 14 November yang lalu. Permenakertrans itu mengatur ‘Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing).’ Untuk memahami selengkapnya mengenai syarat-syarat tersebut, silahkan download langsung Permenakertrans no. 19 tahun 2012 di sini.

Irianto mengharapkan peraturan baru tersebut dapat mendatangkan kepastian bisnis. “Karena sistem ini semua negara melakukan hal itu, malah di beberapa negara, outsourcing telah dilindungi oleh peraturan-peraturan,” ujar Irianto pada kesempatan seminar di Hotel Puri Denpasar Jakarta.

Irianto menambahkan, yang penting adalah adanya ikatan antara kedua belah pihak yang dijanjikan. Kepastian berusaha, serta kepastian mana yang core dan mana yang non core.

“Yang core tidak boleh di outsource, sedangkan yang non core (penunjang) boleh di outsource,” ujar Irianto.

Hal ini dipertegas melalui peraturan yang dapat dilaksanakan melalui dua metode. Metode pertama melalui pembangunan pekerjaan dan metode kedua melalui pemborongan pekerjaan.

Semua pihak akan diberi waktu untuk transisi mengikuti Permenakertrans yang baru, selambat-lambatnya 12 bulan. “Kami berharap bagi pelaku usaha, dimana perusahaan dengan alasan apapun kalau tidak menyesuaikan akan dicabut izinnya, tidak ada lagi bermain-main. Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman atas perhatiannya, jadi kita lanjutkan saja, serahkan biar ada kepastian,” tukas Irianto. (*/@friesskk)

Tags: ,