Kasus Pembobolan ATM, Outsourcing Disalahkan

Karyawan kontrak diduga menjadi salah satu dalang pembobolan ATM yang akhir-akhir ini marak. Bank Indonesia (BI) pun meminta industri perbankan untuk membatasi penggunaan karyawan outsource. Pembatasan dinilai penting karena database perbankan sangat rawan terhadap terjadinya “fraud” (penyimpangan).

Demikian dikatakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi A Johansyah di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, akhir pekan lalu. “Seharusnya karyawan outsource yang bekerja di bank dibatasi. Seperti hanya input data, costumer call, tidak sampai diberikan akses untuk masuk ke dalam database karena itu rawan fraud,” ujar dia.

Difi menegaskan, akses untuk masuk ke dalam database harus diberikan kepada orang profesional yang merupakan karyawan tetap dari bank yang bersangkutan. “Seperti di BI sendiri, orang yang memegang sistem kliring benar-benar profesional dan terdiri dari sebuah tim khusus,” dia mencontohkan.

Teknologi informasi yang terdapat dalam database bank, lanjut Difi, harusnya telah mempunyai sertifikasi ISO dan tidak sembarang orang bisa mengaksesnya.

Mabes Polri melansir, dua pejabat bank telah menjadi tersangka kasus pembobolan rekening nasabah. Mereka adalah AS, supervisor di BCA Bandung dan Andri Setiawan yang disebut sebagai karyawan Bank Danamon. Andri diketahui juga pernah bekerja di BCA. Dalam jaringan pembobolan, Andri bertugas sebagai memberi data nasabah.

Namun, Bank Danamon dalam siaran persnya menegaskan, Andri Setiawan bukanlah karyawannya. Setelah ditelusuri, Andri merupakan karyawan outsource dari PT Bangun Daya Insani.

Bukan Sumber Utama

Ekonom dari Bank BRI Djoko Retnadi kepada detikFinance, Minggu (7/2/2010) malam mengatakan, masalah pembobolan ATM bukan semata-mata terkait penggunaan karyawan outsource, melainkan lebih disebabkan oleh sistem kontrol bank yang lemah.

“Kita mesti menyikapinya dengan proporsional, bukan outsource-nya yang salah tapi karena sistem kontrol yang kurang berjalan,” tandas dia. Lebih jauh, Djoko menyarankan adanya perbaikan pada sistem rekrutmen agar bisa menciptakan “built in control” yang berjalan dengan benar.

Tanpa sistem kontrol yang kuat, “Siapa pun pelakunya baik outsource atau pegawai tetap, tinggal tunggu waktunya,” kata dia.

Tags: