Karyawan Pertamina Terancam PHK

Karyawan PT Pertamina terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal karena perusahaan itu gagal mendapatkan dana program kewajiban memberikan pelayanan publik (public service obligation/PSO) dari pemerintah.

"Ancaman PHK itu makin tampak di depan mata setelah direksi gagal memperjuangkan Pertamina mendapatkan dana PSO," kata Ketua Serikat Pekerja Sepuluh Nopember (SPSN) Pertamina Kriswatiningsih di Surabaya akhir pekan lalu.

Program PSO di bidang subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Medan, Sumatra Utara yang biasanya ditangani Pertamina, tahun ini jatuh ke tangan Petronas, perusahaan minyak asal Malaysia.

"Dalam tender terbuka, Pertamina gagal memenangkan PSO subsidi BBM di wilayah Medan. Ini pukulan telak bagi kami," tambah Kriswatiningsih usai bertemu ratusan karyawan di kantor Pertamina Unit Pemasaran V Surabaya.

Menurut Kriswatiningsih, kegagalan jajaran direksi memperjuangkan Pertamina mendapatkan PSO dalam jumlah besar berdampak sangat kompleks bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan dan distribusi minyak dan gas itu.

"Setidaknya dalam waktu dekat ini akan ada restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi itu mengarah pada perampingan karyawan. Selain organik, karyawan outsourcing juga bakal menjadi korban PHK akibat perampingan itu," ujar dia.

Mengantisipasi hal itu, karyawan Pertamina yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja akan berunjuk rasa di kantor pusat PT Pertamina, Jakarta. "Kami meminta para direksi bertanggung jawab. Dengan digaji tinggi, apa saja kerja mereka selama ini? Buktinya, Pertamina sekarang gagal mendapat PSO," kata Kriswatiningsih.

Manajer SDM PT Pertamina Unit Pemasaran V (Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara) Suwito meminta para karyawan tetap tenang sambil menunggu kebijakan dari pusat.