Jum’at Ini, Gubernur Se-Indonesia Bahas Upah Pekerja

RENCANA pemanggilan Gubernur seluruh Indonesia ini disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/2/2012), seperti dilansir detikcom. Agendanya membahas persoalan upah buruh yang belum juga menemukan titik temu antara pekerja dan pengusaha. Ia mengharapkan seluruh pihak mampu menuntaskan masalah penetapan upah buruh.

Pemerintah sendiri secara khusus membahas masalah upah pekerja menyusul gelagat demo buruh yang akan dilakukan buruh se-Tangerang. Rencananya tanggal 9 Februari 2012, para buruh Tangerang akan demo besar-besara jika tuntutannya terhadap kisruh pengadilan di PTUN bernasib sama dengan kasus di Bekasi.

Para buruh Bekasi melakukan aksi unjuk rasa beberapa hari terkait kisruh penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Bekasi yang digugat oleh pengusaha karena dianggap kenaikannya terlalu tinggi. Kenaikan upah ini menurut versi pengusaha tidak berdasarkan perhitungan realistis, justru mengedepankan hitung-hitungan politis dan cenderung populis untuk menarik simpati pekerja yang menjadi basis suara dalam pilkada.

Muhaimin menegaskan, penetapan upah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. “Jangan sampai Gubernur menetapkan upah dengan caranya sendiri-sendiri. Semoga semuanya satu sikap, biar dalam hal penetapan upah semuanya seragam,” kata Muhaimin.

Sementara itu Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, meminta adanya kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja, terutama terkait perusahaan yang tidak punya kemampuan untuk bayar upah buruhnya sesuai UMP yang ditetapkan,” ujar Hatta sambil meminta agar pembayaran upah buruh tidak terlambat. “Dalam hal pengusaha mengajukan penundaan jika memang belum mampu membayar upah pekerjanya, diperbolehkan dengan catatan mereka mengajukan penundaan. Dan semuanya harus dilakukan sesuai dengan hukum yang ada,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta forum dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota berlangsung efektif dan jangan sampai disusupi oleh kepentingan politik manapun. “Saya berharap tidak ada kepentingan lain selain kepentingan para pekerja dan didukung oleh kemampuan perusahaan itu. Bebaskan dari kepentingan politik apapun. Kepentingan ini kepentingan kemanusiaan, kepentingan keadilan,” nasihat Presiden sambil menggarisbawahi, “Jangan menyimpan dan mengalirkan masalah ke ruang yang lain.” (*)

Tags: , , , ,