Jelang Pemilu, Pemerintah Minta Direksi BUMN Awasi Serikat Pekerja

Kementerian Negara BUMN meminta seluruh karyawan BUMN agar tetap netral dalam pemilu 2009. Oleh karenanya, kepada jajaran Direksi BUMN diminta untuk melakukan pengawasan dan menegakkan aturan pada masing-masing badan usaha milik negara.
Demikian ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu di Jakarta awal pekan ini. Seruan tersebut dikeluarkan setelah pemerintah merasa kecewa atas munculnya dukungan serikat pekerja dari BUMN tertentu terhadap seorang calon presiden.

Menurut Said, hal tersebut secara jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomer 45 dan Undang-undang Pemilu, yang menyebutkan bahwa BUMN harus berada di posisi netral. “Itu melanggar peraturan perundangan, dan bagi yang melanggar akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Said seperti dilaporkan detikcom.

Serikat Pekerja BUMN terpecah. Setelah sebelumnya Aliansi Serikat Pekerja BUMN mengumumkan dukungannya untuk salah satu capres, kini giliran Federasi Serikat Pekerja BUMN yang justru setuju untuk bersikap netral dalam Pemilu 2009. Seperti ramai diberitakan media massa, sebuah kelompok yang menamakan Aliansi Serikat Pekerja BUMN menyatakan dukungannya pada capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dukungan itu disampaikan melalui iklan di sebuah media cetak nasional, dan berisi ajakan pada semua pekerja BUMN untuk mendukung program Prabowo.
Iklan tersebut membuat serikat pekerja BUMN terpecah. Ketua Umum Federasi SP BUMN Abdul Latif Algaff di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (6/4/2009) secara resmi mengeluarkan tanggapannya.

“Pengurus Federasi SP BUMN yang baru terpilih melalui Musyawarah Besar III Januari 2009 tidak pernah memiliki intensi untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik praktis baik berupa dukung-mendukung atau berpihak kepada calon presiden tertentu,” tegas dia.

Tags: ,