Jaya Santosa: “ASPEK Siap Kawal Perjuangan Hak Fundamental Pekerja”

JayaSantoso1

ISU ketenagakerjaan di Indonesia masih sering menjadi ‘bola panas’ baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Di antara beragam isu tersebut, upah minimum propinsi/kabupaten/kota dan sistem outsourcing sering mencuat yang ujungnya dibarengi dengan aksi turun ke jalan.

Untuk menggali apa sebenarnya yang menjadi aspirasi para pekerja ini, pekan lalu PortalHR menemui Jasa Santosa, Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia di kantornya, di Jakarta Pusat.

Jaya pun bercerita banyak mengenai agenda utama Aspek yang memiliki 66 afiliasi organisasi Serikat Pekerja (SP). Misalnya ia membawa oleh-oleh cerita, saat 2009 ia pernah menghadiri ratifikasi konvensi ILO (The International Labour Organization) – salah satu organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – tentang temporary worker, atau pekerja kontrak dengan waktu tertentu atau alih daya yang kemudian dalam istilah populer biasa disebut outsourcing.

Menurut Jaya, di negara-negara Asia seperti China, India dan negara-negara lain yang jumlah penduduknya banyak, relatif sudah biasa menggunakan sistem alih daya tersebut. “Akan tetapi gaji mereka ini lebih tinggi dibanding dengan pekerja organik atau karyawan tetap dikarenakan memang karena regulasinya mendukung serta kondisi perekonomian negara tersebut juga sudah baik. Di Indonesia kondisi ini terbalik,” ujarnya.

Outsourcing, tegas Jaya adalah sebuah keniscayaan yang harus diambil karena perkembangan teknologi. Sebuah perusahaan akan mengambil tenaga outsourcing karena ada kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki skill tertentu atau keahlian khusus.

“Cuma masalahnya adalah pekerjaan itu tidak boleh terus-menerus. Jadi pekerjaan ini tergolong musiman yang ada dalam periode bulanan atau maksimal setahun. Jika dalam setahun pekerjaan tersebut belum selesai, maka boleh diperpanjang,” imbuh Jaya.

Jaya pun lantas menyitir pekerjaan-pekerjaan yang boleh dialihdayakan yang meliputi 5 poin, yakni; security (keamanan), transportasi, katering, jasa penunjang migas pertambangan, dan cleaning service.

“Kelima poin ini sebenarnya sudah diatur dalam UU No 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam prakteknya batasan ini rancu dan salah kaprahnya semua bisa dialihdayakan.”

Inilah yang menurut Jaya, memicu masalah perburuhan akhir-akhir ini terutama isunya adalah menghapuskan sistem outsourcing. Ia berujar, “Maksud dari penghapusan outsourcing ini adalah para pekerja yang di-outsourcing di luar 5 poin tadi, bukan lantas di-PHK tapi harus diangkat sebagai karyawan tetap. Misalnya untuk tenaga IT maupun customer service, ini khan pekerjaan yang terus-menerus tapi statusnya adalah tenaga outsourcing. Aturannya, setelah pekerja melalui sekali perpanjangan dan sekali pembaruan kontrak kerja atau tiga kali masa kontrak maka pekerja tersebut harusnya diangkat sebagai karyawan tetap. Sedangkan untuk masa lamanya memang tidak diatur, tapi paling lama maksimal setahun untuk sekali kontrak.”

Yang menjadi sorotan dari para pekerja ini, masih menurut Jaya, para pekerja  outsourcing ini banyak yang tidak memiliki kepastian hukum dan jaminan sosial. Ia menambahkan, gajinya saja berdasarkan besaran upah minimum propinsi/kota setempat. Kalau pun ada perusahaan yang mengerti, biasanya akan ditambahkan Jamsostek.

“Sayangnya masih banyak celah dan kurang kontrol, di mana sering ada kasus yang modusnya adalah mengakali aturan setelah 3 kali kontrak, tapi masih juga dipekerjakan sebagai karyawan outsourcing, dan parahnya kalau sampai di-PHK karyawan ini tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat pesangon, padahal sesuai UU ia berhak menerimanya,” terang Jaya.

Nah, apa sebenarnya agenda utama Aspek yang ingin diperjuangkan dan informasi terbaru apa mengenai pergerakan organisasi SP di tanah air ini, semuanya akan tersaji dalam seminar sehari yang bertajuk “Revamp The Outsourcing Regulations? Haruskah Merubah Kebijakan Outsourcing” yang diselenggarakan oleh People Institute di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, pada 28 November 2012 ini.

Mengenai acara tersebut, Jaya memberikan komentar singkat bahwa Aspek Indonesia siap mengawal perjuangan hak fundamental pekerja. Ia pun siap berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Bagi yang tertarik untuk berdiskusi mengenai masalah yang lagi hangat diperbincangkan ini, silahkan lihat detilnya yang ada sini. (*/@erkoes)

Tags: , , ,