Hubungan Industrial Tidak Hitam Putih

Pihak-pihak yang terkait dengan dunia usaha, hendaknya tidak hitam-putih dalam menyikapi kasus-kasus hubungan industrial yang terjadi di lingkungan perusahaan. Sebab, meskipun undang-undang yang mengatur hal itu sudah jelas, namun banyak kasus yang di lapangan berbeda dengan peraturan.

Demikian ditegaskan oleh konsultan ketenagakerjaan dari Universitas Atmajaya Bambang Supriyanto dalam seminar Kiat Merancang PHK yang Menguntungkan Semua Pihak di LPPM, Jakarta, pekan lalu.

“Dalam menyikapi kasus PHK, baik individu maupun massal, pengusaha harus berempati,” ujar Bambang. Mengapa demikian? Sebab, menurut dia, PHK merupakan satu masalah yang krusial dan rawan dalam hubungan industrial.

“Karyawan yang di-PHK, comfort zone-nya terganggu, di samping harus menanggung tidak hanya beban ekonomis, tapi juga psikologis dan sosiologis.” Sedangkan bagi pihak perusahaan, PHK berarti terganggunya stabilitas operasional, tanggungan biaya, terusiknya moral dan ketenangan pekerja serta pertaruhan reputasi perusahaan.

“Perusahaan yang sedang menghadapi kasus PHK, namanya akan diberitakan media massa dan dibicarakan di mana-mana,” kata dia seraya menyebut kasus PHK PT Dirgantara Indonesia (DI) sebagai contoh.

Studi Kasus

Dalam analisis Bambang, kasus PHK PT DI yang diwarnai aneka tuntutan dari karyawan hingga berlarut-larut, bisa dijadikan studi kasus untuk lebih memahami esensialita PHK. Serta, berbagai permasalahan yang mungkin timbul dari suatu proses PHK.

Kasus PHK PT DI menjadi rumit karena diliputi faktor-faktor yang tidak kondusif, yang menurut Bambang bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja, sehingga bisa menghindarinya ketika suatu saat nanti menghadapi masalah yang sama. Yakni:

–terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an

–perpecahan di kalangan direksi

–komunikasi antara manajemen dengan serikat pekerja kurang efektif

–masalah kualitas hubungan industrial

–keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah

Dengan kata lain, Bambang memberi tips, sebelum melakukan PHK terhadap karyawan, pihak perusahaan hendaknya melakukan persiapan yang matang. “Gagal mempersiapkan PHK berarti mempersiapkan kegagalan.” Selebihnya, ada 7 elemen yang harus diperhatikan dalam PHK. Yakni, tak ada pilihan lain, bukti yang cukup, alasan yang jelas, konsistensi, momentum yang tepat, komunikasi efektif dan patuh pada hukum.

Tags: