HR Perlu Terapkan Kebijakan Formal Mengenai Social Media

Setiap karyawan memiliki potensi yang bisa diberdayakan sebagai “juru bicara” bagi perusahaan. Oleh karenanya, melarang karyawan menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter justru membuat perusahaan kehilangan potensi yang menguntungkan tersebut.
Sebaliknya, perusahaan melalui pimpinan HR mestinya membuat kebijakan formal mengenai penggunaan social media oleh karyawan di kantor. Demikian rangkuman berbagai rekomendasi berdasarkan sejumlah survei terbaru mengenai dampak social media terhadap bisnis.
Menurut studi yang dilakukan lembaga riset IT Nucleus Research, 54% perusahaan membokir penuh akses karyawan terhadap situs-situs jejaring sosial di internet. Alasannya, mengganggu produktivitas. Selebihnya, perusahaan yang mengizinkan karyawan menggunakan Facebook dan Twitter menyadari bahwa ada manfaat bisnis di balik itu.
Makin maraknya dan luasnya penggunaan Facebook, Twitter dan situs-situs jejaring sosial lainnya oleh masyarakat, rekomendasi berbagai survei itu mengingatkan bahwa inilah saat yang tepat bagi perusahaan untuk memikirkan kebijakan resmi mengenai pemanfaatan sosial media di kantor. Dikatakan, ketimbang dilarang, karyawan sebaiknya diberi semacam panduan bagaimana sebaiknya bersosial media.
Selain memberi rambu-rambu mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam bersosial media, dengan adanya kebijakan formal dari perusahaan, karyawan bisa diberdayakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan perusahaan secara efektif melalui update status di Facebook atau pun pernyataan 140 karakter di Twitter.
Saat ini, kolaborasi online telah mengubah cara orang bekerja. Social media telah bergeser dari sarana ekspresi pribadi menjadi suatu keharusan dalam komunikasi bisnis. Oleh karenanya, perusahaan perlu segera memutuskan suatu kebijakan yang bisa memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan karyawan di social media mencerminkan nilai-nilai dan misi perusahaan.
Survei mengingatkan bahwa satu kalimat pernyataan di Twitter bisa menjatuhkan bisnis suatu perusahaan. Profesor Ilmu Informasi dan Teknologi pada Penn State University Jim Jansen meriset 150 postingan di mircroblog dan menemukan bahwa 19% “tweet” berisi atau menyebutkan nama brand. Dan, 33 % dari penyebutan itu bernada “mengkritisi” perusahaan atau produk
Disarankan, tim komunikasi perusahaan perlu membentuk “juru bicara” resmi yang diberi pelatihan dan pendidikan khusus mengenai social media. Bersamaan dengan itu, perusahaan harus memberikan pemahaman kepada karyawan bahwa apa yang mereka nyatakan di situs-situs jejaring sosial punya implikasi terhadap tempat kerja mereka.
Dengan adanya kebijakan resmi dari manajemen mengenai penggunaan social media di kantor, organisasi bisa menciptakan interaksi yang positif, mengontrol pesan dan memastikan bahwa karyawan memahami betapa mereka bisa membantu mendukung misi, nilai dan tujuan perusahaan.

Tags: