Gaji Pekerja Outsource di Batam Terbengkalai

Sekitar 8.000 buruh kontrak paruh waktu dan karyawan perusahaan subkontraktor di PT Drydocks World Graha, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, belum mendapat kepastian pembayaran upah April. Pasca-kerusuhan 22 April, pihak manajemen perusahaan baru dapat menjamin pembayaran upah atas 1.915 karyawan organik.

”Untuk karyawan, kami akan membayar upah dasar dulu pada 7 Mei ini. Sementara untuk upah buruh subkon masih akan ada lanjutan pembicaraan,” kata Manajer SDM PT Drydocks World Graha Wilhelmus Fernandes saat berdialog dengan sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (5/5).

Pembicaraan akan dilakukan antara PT Drydocks World Graha dan 87 perusahaan subkontraktor. Namun, Wilhelmus tidak merinci lebih jauh kapan pertemuan akan digelar.
Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indraki mengimbau agar PT Drydocks World Graha bersama dengan perusahaan subkontraktor bertanggung jawab atas pembayaran upah buruh outsourcing. Kepastian mengenai hal ini agar diusahakan secepatnya mengingat buruh telah melakukan kewajiban mereka.

Sejumlah buruh kontrak paruh waktu PT Drydocks World Graha yang dihubungi Kompas mengaku belum mendapat informasi apa pun tentang upah mereka. Berbeda perusahaan subkontraktor, berbeda informasi pula.

PT Drydocks World Graha beberapa hari lalu menyatakan komitmennya untuk membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan selama dirumahkan. Pasca-kerusuhan, perusahaan galangan kapal asal Dubai tersebut lumpuh. Baru pada Rabu kemarin sekitar 1.000 buruh mulai masuk kerja. Ribuan buruh lainnya akan masuk secara bertahap. Pihak perusahaan memperkirakan, semua unit akan beroperasi normal semuanya tiga bulan pasca-kerusuhan.

Gaji Sering Terlambat

Dalam hal pembayaran tagihan dari subkontraktor, PT Drydocks World Graha terakhir melakukan pembayaran untuk periode Januari. Sementara untuk Februari, Maret, dan April belum karena masih dalam proses.

Selama ini buruh acap kali terlambat menerima upah dari perusahaan subkontraktor. Sementara perusahaan subkontraktor menyatakan, keterlambatan tersebut akibat mundurnya pembayaran tagihan oleh PT Drydocks World Graha.

Nilai upah buruh acap kali dipotong dengan beragam alasan. Salah satunya jika buruh tidak masuk kerja hari Minggu. Padahal, berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi.

Kalaupun perusahaan mempekerjakan buruh hari Minggu, hal itu harus didasarkan atas kesepakatan bersama. Upahnya pun adalah upah lembur yang harus lebih besar daripada upah reguler. Sementara yang terjadi di PT Drydocks World Graha selama ini, upah buruh dipotong jika mereka tak bekerja hari Minggu.

Di samping itu, kerja lembur dihitung sama seperti hari biasa. PT Drydocks World Graha memiliki 1.915 karyawan organik, sekitar 200 orang di antaranya tenaga kerja asing. Sementara sekitar 8.000 buruh adalah tenaga subkontraktor dan outsourcing.

Tags: ,