Gaji ke-13 PNS Rawan Dipolitisasikan

Gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) rawan dipolitisasi karena pelaksanaannya pada Juni 2009 hampir berdekatan dengan pemilihan presiden. Pernyataan bernada kekhawatiran tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi “Neolib dan Ekonomi Kerakyatan” di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta, Senin (25/5/2009).

Gaji ke-13 PNS dalam beberapa tahun terakhir memang kerap dibagikan pada Juni atau Juli bertepatan dengan tahun ajaran baru atau libur sekolah. “Gaji ke-13 rawan untuk dijadikan alat politik, untuk itu sebaiknya presiden mengungkapkan bahwa gaji itu merupakan hak PNS, jadi jangan dijadikan alat politik,” pesan Ichsanuddin seperti dilaporkan detikcom.

Menurut dia, potensi menjadikan gaji ke-13 sebagai alat politik cukup besar, karena PNS mencapai jutaan orang yang bisa digunakan untuk mendulang suara dalam pemilihan presiden. Padahal, gaji ke-13 PNS merupakan kewajiban negara kepada warganya yang telah mengabdikan diri mereka. “Dan, hak untuk sejahtera para PNS tersebut memang harus dilaksanakan negara,” tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, gaji ke-13 sebaiknya hanya diberikan pegawai tingkat bawah, dan pejabat tidak seharusnya menerima. “Kalau mau mendorong konsumsi, harusnya gaji ke-13 diberikan kepada pegawai level bawah, kalau untuk pejabat eselon satu atau pejabat tinggi tidak ada gaji ke-13, apalagi masa krisis,” ujar dia.

Menurut Hendri, kalau untuk pejabat, gaji ke-13 tidak berpengaruh, malahan bisa hanya untuk ditabung sehingga tidak efektif menggerakkan perekonomian.
Hendri juga mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih dulu menaikkan gaji para pejabat di lingkungan PNS dalam rangka proyek percontohan reformasi birokrasi, sebelum melihat hasil dan kinerjanya. “Seharusnya dilihat dulu strukturnya, birokratnya perlu dipangkas atau tidak, kinerja baik atau tidak, baru dibicarakan gajinya,” kata dia.

Tags: