Efisiensi Pasca-Kenaikan BBM Jangan Sampai Berujung PHK

Pasca-kenaikan harga BBM bersubsidi, kalangan industri berupaya meningkatkan efisiensi untuk menekan biaya produksi yang membengkak. Meskipun hal itu dibarengi dengan komitmen perusahaan untuk menaikkan tunjangan harian, karyawan tetap khawatir terhadap efek domino yang mungkin terjadi, misalnya PHK.

”Dalam kondisi seperti sekarang ini bisa saja pengusaha berteori, tapi kami sudah cukup banyak pengalaman bahwa tetap saja tenaga kerja yang terkena dampak negatifnya,” ujar Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mathius Tambing di Jakarta, Senin (26/5/08).

Bahkan, lanjut Mathius, ada kecurigaan dengan kenaikan harga BBM pengusaha berupaya efisiensi yang ujung-ujungnya tetap melakukan PHK. Biasanya, efisiensi dilakukan dengan mengurangi volume kerja yang disesuaikan dengan laju permintaan produk. Atau, dengan kata lain, perusahaan tidak lagi memproduksi barang sebanyak-banyaknya untuk memasok pasar.

Selain itu, efisiensi lazimnya juga ditempuh dengan mengurangi frekuensi (hari) kerja dan jam lembur, sampai merumahkan karyawan dengan gaji separuh dari saat normal. Mathius mengatakan, pemerintah telah lalai menghitung dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap kelompok pekerja, terutama yang berada di luar Jawa. ”Angkutan umum sudah langsung menaikkan sendiri tarif tanpa menunggu peraturan pemerintah,” tunjuk Mathius seperti dikutip Kompas.

Menaikkan Tunjangan

Sebelumnya, Menakertrans Erman Suparno meminta pengusaha segera merealisasikan komitmen mereka untuk menaikkan tunjangan uang makan dan transportasi karyawan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi bahkan menganjurkan para pengusaha untuk menaikkan gaji karyawan.

Seperti dimaklumi, kaum pekerja termasuk kelompok berpendapatan tetap yang semakin tertekan oleh efek domino kenaikan harga BBM. Hampir 60% upah pekerja habis untuk biaya makan dan transportasi. Oleh karenanya, pengusaha diharapkan tanggap dan seharusnya sudah menaikkan uang makan dan transportasi karyawan.

Dalam hal ini, pemerintah juga diharapkan ikut membantu. Menurut Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Yanuar Rizky, pemerintah tak boleh membiarkan buruh dan pengusaha menangani sendiri efek domino kenaikan harga BBM.

Tags: