Danamon Teken PKB dengan Serikat Pekerja

Perjanjian Kerja Bersama atau biasa disebut dengan PKB, menjadi penting dalam menciptakan kondisi yang harmonis antara pihak manajemen dengan serikat pekerja. Inilah yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank Danamon) yang hari ini (Selasa, 5/7) menandatangani PKB Bank Danamon dengan Serikat Pekerja Bank Danamon. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk periode 1 Agustus 2011 hingga 31 Juli 2013.

Seperti disampaikan oleh  Henry Ho , Direktur Utama Bank Danamon, pihak manajemen terus mendukung kegiatan Serikat Pekerja sebagai salah satu pemangku kepentingan Perusahaan. “Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani hari ini merupakan wujud hubungan yang positif dan dinamis antara Bank Danamon dan Serikat Pekerja, untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas dan lingkungan kerja yang lebih baik,” tegas Henry.

Henry menambahkan kerjasama yang kuat antara Bank Danamon dan Serikat Pekerja memungkinkan terlaksananya penandatanganan PKB, setelah selesainya perundingan dalam satu minggu yang berlangsung dengan lancar. Selama ini manajemen Bank Danamon juga membuka pintu dan saluran komunikasi yang sangat luas kepada Pengurus Serikat dan karyawan untuk menyampaikan keluhan, masukan serta usulan kepada Perusahaan, melalui pertemuan rutin dengan Direksi, sharing session dan kegiatan-kegiatan sosialisasi.

Seperti diketahui, Bank Danamon saat ini merupakan salah satu perusahaan dengan tenaga kerja terbanyak di industri keuangan di Indonesia. Sampai dengan 31 Maret 2011, Bank Danamon didukung oleh lebih dari 21.000 karyawan tetap. Penandatangan perjanjian hari ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank Danamon Henry Ho dan Direktur Legal & Compliance Bank Danamon Fransiska Oei, mewakili Bank Danamon. Sementara Serikat Pekerja Danamon diwakili oleh Tri Santoso, Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Danamon dan Dollmart Ichtiar, Sekretaris Serikat Pekerja Bank Danamon.

Ikut menyaksikan pada acara penandatanganan PKB Bank Danamon ini adalah Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak R. Irianto Simbolon, SE. M.M., Kepala Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Bapak H.R. Dedet Sukandar, beserta pejabat senior dan jajarannya. (rk)

Tags: