Dampak Inilah yang Ditakutkan dari Permenaker 27/2014

SEBAGAIMANA diketahui masalah outsourcing di tanah air ini masih sering menimbulkan perselisihan dalam hal implementasi di lapangan. Keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 atau disebut Permenaker 27/2014 pun, yang oleh beberapa pihak dinilai bukannya menata kondisi yang selama ini kurang tertata dengan baik, nyatanya justru mengundang berbagai polemik. Seolah bersepakat, pihak-pihak yang ‘galau’ dengan Permenaker 27/2014 meminta Pemerintah membatalkannya.

Menyimak Dua Poin yang Jadi Biang Polemik Permenaker 27/2014, yang salah satunya menyebutkan, “Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan penanam modal asing, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” dan ini menyalahi pakem yang ada. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh seperti diatur dalam Permenakertrans no. 19/2012 kewenangannya ada di pihak Dinas Tenaga Kerja Propinsi.

Lantas apa artinya?

Pertama, dengan beralihnya pihak otoritas yang berwewenang memberikan izin operasional, dari Dinas Tenaga Kerja ke BKPM, dikhawatirkan ini melemahkan dari sisi pengawasan dan penindakan jika terjadi pelanggaran. Harusnya seluruh ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap dilakukan di dinas tenaga kerja, karena dinas tenaga kerjalah yang memiliki pengetahuan dan kewenangan tentang masalah ketenagakerjaan khususnya untuk masalah pengawasan ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja bisa mencabut perusahaan yang bermasalah atau nakal. Sementara BKPM tidak punya perangkat pengawasan ketenagakerjaan, sehingga perusahaan outsourcing PMA (Penanaman Modal Asing) akan sulit untuk dicabut ijinnya.

Kedua, dari sisi jenis pekerjaan sesuai Permanakertrans no. 19/2012, ada 5 jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, yakni sekuriti, pengemudi, office boy, katering, dan pekerjaan pendukung terkait perusahaan migas/tambang). Melihat ke-5 jenis pekerjaan ini, jika ada keberpihakan Pemerintah, sebenarnya pengusaha lokal masih mampu menangani jeni-jenis pekerjaan tersebut, sehingga perusahaan PMA belum begitu diperlukan. Keberpihakan Pemerintah ini penting terkait kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana Permenaker 27/2014 membuka pintu pekerja asing dari Asean menjadi begitu mudah bekerja di Indonesia melalui perusahaan-perusahaanoutsourcing PMA.

Bagi Anda yang melihat kebijakan Pemerintah ini berdampak langsung bagi organisasi atau perusahaan, PortalHR bekerja sama dengan PeopleConsulting akan menghadirkan Seminar Membahas Lebih Dalam Permenaker Nomor 27 Tahun 2014” yang akan berlangsung di Puri Denpasar Jakarta, pada Rabu, 25 Maret 2015.

Seminar ini diharapkan akan mempertemukan berbagai sudut pandang yang saling berseberangan. Dari pihak Pemerintah bisa menjelaskan alasan sebenarnya di balik keluarnya Permenaker 27/2014, kemudian dari sisi Pengusaha juga bisa menyampaikan pandangan-pandangan karena berkepentingan langsung dengan diterapkannya kebijakan baru ini.

Untuk itulah kami hadirkan narasumber yang kredibel dan kompeten, di antaranya;

IRIANTO SIMBOLON | Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI yang akan mewakili pihak Pemerintah.

SOEPRAYITNO | Ketua APINDO DKI Jakarta, yang akan mewakili pihak Pengusaha.

KEMALSJAH SIREGAR | Praktisi Hubungan Industrial dan Lawyer, yang akan mewakili pihak pengamat dan praktisi yang tahu persis kejadian-kejadian apa saja yang ada di lapangan.

Detil acara seminar Membahas Lebih Dalam Permenaker Nomor 27 Tahun 2014bisa Anda dapatkan DI SINI.

 

Download Permenaker 27 tahun 2014 di sini.

Tags: ,