BPJS Ketenagakerjaan Kini Telah Resmi Beroperasi

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan kini telah resmi beroperasi sejak 1 Juli 2015. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Joko Widodo sendiri yang menekan tombol sirene sewaktu kunjung kerja di Kawasan Wisata Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah, (30/6), dengan didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan  M Hanif Dakhiri, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.

BPJS Ketenagakerjaan

Dengan telah dioperasikannya ini, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta BPJS Ketenagakerjaan agar mampu melayani seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai dengan daerah-daerah yang terpencil secara profesional, mandiri dan akuntabel. “Selama ini penyelenggaraan program jaminan sosial, hanya diikuti oleh sebagian pekerja/buruh. Ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan ditantang untuk mampu menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 121,9 juta orang, yang merupakan angkatan kerja nasional,” kata Hanif.

BPJS Ketenagakerjaan pun kini secara resmi mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) serta program Jaminan Pensiun (JP) yang diperuntukan kepada pekerja penerima upah (formal) maupun pekerja bukan penerima upah (informal). “Dengan beroperasinya penuh BPJS Ketenagakerjaan itu, maka per 1 Juli 2015 seluruh pekerja wajib menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dan pengusaha harus secara sinergi membantu mensukseskan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” tambah Hanif.

Hanif mengatakan keberlangsungan dari ke-4 program tersebut, sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terutama dalam hal pembayaran iuran. Menurutnya, “BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi seluruh pekerja/buruh dan pengusaha sampai dengan daerah-daerah yang terpencil secara profesional, mandiri dan akuntabel.”

Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, imbuh Hanif, merupakan hak konstitusi pekerja/buruh sehingga keberadaannya mutlak dalam suatu hubungan kerja mengingat perlindungan jaminan sosial universal merupakan keharusan di era industrialisasi saat ini. “Filosofi jaminan sosial bertujuan memberikan ketenangan kerja,  menjamin kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dan dapat memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, peningkatan disiplin dan produktivitas kerja,” paparnya.

BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Hanif, merupakan perwujudan dari Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals), yang dilaksanakan pada tahun 2015. Ia menyebut, “Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian merupakan program yang bersifat perlindungan sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun merupakan program yang bersifat kesejahteraan.”

Konsep peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua secara umum tidak mengalami perubahan. Namun manfaat yang nantinya diterima oleh pekerja/buruh dalam ke-3 program tersebut akan mengalami peningkatan secara signifikan.

Sebagai contoh, seperti pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, program kembali kerja bagi pekerja yang mengalami cacat agar pekerja dapat bekerja kembali seperti semula, peningkatan nilai santunan dan sebagainya.

“Dengan terjaminnya pekerja dari resiko kerja, maka diharapkan dapat mewujudkan ketenangan bekerja bagi para pekerja dan kelangsungan berusaha bagi dunia usaha, secara makro akan meningkatkan produktivitas kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” tukas Hanif. (*)

Tags: , , , , , , , , , , ,