Benarkah Permenaker 27/2014 Akan Jajah Kedaulatan Hak Bekerja?

JAUH SEBELUM Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 20 Oktober 2014, suara buruh yang salah satunya diwakili oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mewanti-wanti tentang isu sensitif mengenai outsourcing atau alih daya. Bahkan KSBSI meyakini bahwa oursourcingadalah ujian pertama yang akan diterima Pemerintahan Jokowi-JK. Isu outsourcing ini begitu panas sehingga dianggap lebih penting ketimbang isu kenaikan upah buruh.

Faktanya, belum lama pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri telah  mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 (Permenaker 27/2014) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, kini gejolak mulai muncul ke permukaan. Gerakan Bersama Pekerja/Buruh Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN), misalnya,dengan tegas telah menyatakan sikap penolakan atas keluarnya Permenaker 27/2014.

Penyebab gejolak tersebut, ditengarai karena dalam Permenaker 27/2014 tersebut, diatur secara tegas mengenai syarat prosedural dan perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yang umum disebut outsourcing berasal dari modal/warganegara asing sebagaimana tertuang dalam Pasal 5. Geber BUMN jelas bereaksi keras dan tegas menolak pihak asing masuk sebagaimana penolakan terhadap isu sebelumnya mengenai Direksi BUMN yang akan diisi oleh orang asing. Geber BUMN menilai kedaulatan hak bekerja rakyat Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan jika implementasi Permenaker 27/2014 benar-benar membuka peluang bagi masuknya oursourcing asing, maka inilah bentuk penjajahan baru atas pekerja Indonesia.

Lain kepala tentu lain pemikiran, dan Pemerintah pun punya sudut pandang berbeda. Pemerintah berargumen bahwa, kebijakanPermenaker 27/2014 dibuat dalam rangka peningkatan investasi dan memperluas kesempatan kerja, sehingga menjadi bahan pertimbangan yang mendasar atas terbitnya Permenaker 27/2014 yang resmi ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2014.

Tak heran kalau kemudian beragam pertanyaan pun muncul, seperti; Benarkah Permenaker 27/2014 ini akan menjajah hak para pekerja? Apa sebenarnya alasan Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Bagaimana pihak pengusaha menyikapi Permenaker 27/2014? Bagaimana pula praktisi berbicara mengenai isu yang paling krusial ini? Serta tentu saja masih banyak deret pertanyaan yang bisa diajukan untuk mengupas masalah-masalah outsourcing.

Nah, jika Anda juga memiliki uneg-uneg yang sama di organisasi atau perusahaan, acara Seminar Membahas Lebih Dalam Permenaker Nomor 27 Tahun 2014 yang digagas oleh PortalHR bekerja sama dengan PeopleConsulting berikut ini bisa dipertimbangkan. Acara yang akan berlangsung di Balai Kartini Jakarta, pada Rabu, 25 Maret 2015 ini menghadirkan pembicara dari Kemenaker, APINDO, dan Praktisi. Simak selengkapnya di sini.

Baca juga: Seminar Outsourcing 2015

Tags: , ,