Banyak Pegawai Masih Gaptek

Banyak pegawai di instansi dan perusahaan baik pemerintah maupun swasta yang masih gaptek alias gagap teknologi. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Departemen Keuangan. Sekitar 20% pegawai di lembaga tersebut tidak maksimal dalam memanfaatkan teknologi modern untuk bekerja.

“Dari 32 ribu pegawai pajak, sebanyak 5000-6000 pegawai tidak maksimal dalam performa teknologi modern,” ungkap Kasubdit Manajemen Transformasi dan Proses Bisnis Ditjen Pajak Luki Alfirman pada Seminar Perpajakan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (29/6/2010).

Padahal, lanjut Luki, dalam empat tahun ke depan, Ditjen Pajak diharapkan sudah melek teknologi dengan reformasi birokrasi tahap kedua melalui program The Tax Administration Reform Project (PINTAR). Untuk itu, harus ada proses regenerasi untuk memperbaiki mutu dan kualitas SDM-nya.

Namun, Luki mengakui tidak bisa begitu saja memecat karyawan yang tidak bagus dikerjanya. “Tidak seperti perusahaan biasanya yang bisa memberi pesangon dengan besar, kami tidak bisa shake hand dengan memuaskan kepada karyawan,” ujar dia.

Kekurangan SDM juga dialami oleh beberapa sub bagian lain di lingkungan Ditjen Pajak, misalnya sub bagian transfer pricing. Pengamat Perpajakan Iwan J Piliang mengungkapkan, pegawai Pajak yang mempunyai kemampuan khusus mengenai transfer pricing di Ditjen Pajak hanya kurang dari 12 orang.

Padahal, menurut Organization of Economic Cooperation Development (OECD) sebanyak 60 persen dari transaksi perdagangan di semua negara terindiksi transfer pricing.
“Kalau transaksi perdagangan 2009 sebanyak Rp 2100 triliun, maka terindikasi Rp 1300 triliun raib. Padahal penerimaan pajak bisa saja Rp 1000 triliun. Bukan hanya 600 triliun,” jelas Iwan.

Ketua Komisi Pengawasan Perpajakan Anwar Suprijadi mengatakan, permasalahan SDM di lingkungan kantor pajak harus ditekankan kepada kualitas tenaga kerja. “Harus dipetakan dengan matang di mana yang kurang dan di mana yang kekurangan tenaga kerja yang berkualitas,” tandas dia.

Tags: