Banten Tetapkan Upah Minimun Rp 917.500

Di tengah masih bergulirnya kontroversi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang “mengatur” soal upah buruh, pemerintah Banten menetapkan UMP 2009 sebesar Rp 917.500. Angka tersebut merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,6%. Kendati demikian, jumlah itu masih jauh di bawah rata-rata nilai kebutuhan hidup layak yang ditargetkan kaum buruh, yakni Rp 1,2 juta.

UMP (Upah Minimum Provinsi) Banten 2009 ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/ Kep 445-Huk/2008 tertanggal 30 Oktober 2008. Melalui surat keputusan itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menetapkan nilai UMP Banten naik Rp 80.500 dari Rp 837.000 pada 2008 menjadi Rp 917.5000 untuk 2009 nanti.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Eutik Suharta menjelaskan, nilai UMP diambil dari hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di seluruh kabupaten/kota di Banten. Laju pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kabupaten/kota juga dijadikan pertimbangan untuk menetapkan nilai UMP.

”Kami ambil nilai rata-rata KHL dan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Hasilnya Rp 917.500 itulah yang kami tetapkan sebagai upah minimum provinsi,” ujar Eutik seperti dilaporkan Kompas, Selasa (4/11/08).  Selain itu, nilai UMP juga sudah mendapat persetujuan dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja, serta Disnakertrans. Dengan demikian, diharapkan, besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan di atas nilai UMP.

”UMP itu merupakan jaring pengaman, jangan sampai ada UMK di bawah nilai UMP,” kata Eutik menambahkan. Diharapkan, pemerintah kabupaten/kota segera menyerahkan usulan besaran UMK 2009 kepada gubernur, paling lambat 15 November 2008.

Belum Layak

Sementara itu, kalangan buruh menilai angka UMP 2009 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten masih belum memenuhi standar hidup layak di Banten. Pasalnya, berdasarkan hasil survei Serikat Pekerja Nasional (SPN), kebutuhan untuk bisa hidup layak rata-rata di Provinsi Banten mencapai Rp 1,2 juta.

”Idealnya nilai UMP 2009 Rp 1,2 juta dan itu target kami,” kata Wakil Ketua DPD SPN Banten Puji Santoso. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, kalangan buruh berniat mendatangi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Rencananya mereka datang untuk menanyakan dasar hukum yang digunakan gubernur untuk menetapkan upah minimum. ”Kami akan meminta penjelasan, apakah upah minimum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau SKB empat menteri,” ujar Puji.

Kalangan buruh khawatir gubernur menetapkan UMP maupun UMK berdasarkan SKB empat menteri dan bukan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Persoalannya, SKB empat menteri mengatur besaran upah minimum tidak bisa di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6%. Kalangan buruh menilai SKB empat menteri tersebut akan merugikan kalangan buruh. Selain itu, SKB yang dibuat untuk mengantisipasi resesi global tersebut juga bertentangan dengan ketentuan UU No 13/2003.

Tags: