Bagaimana Dunia Usaha Menyikapi Penerapan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS ketenagakerjaan

Sesuai dengan Undang-undang no 24 tahun 2011 maka BPJS Ketenagakerjaan akan diimplementasikan secara menyeluruh per tanggal 1 Juli 2015. Seiring dengan itu, perusahaan diwajibkan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 392 dari Kementrian Tenaga Kerja, “Bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang dan upah melebihi Rp 1 juta, maka diwajibkan menjadi peserta Jamsostek berdasarkan Undang-Undang Nomor 392 dari Kementerian tenagakerja.

Lalu bagaimana perusahaan harus menyikapi datangnya era BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu kurang dari satu tahun ini? Saat ini masih banyak perusahaan yang belum memahami keuntungan dalam mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan ini, banyak Perusahaan yang beranggapan Program BPJS Ketenagakerjaan ini justru membebani Perusahaan terutama dalam Hal Iuran.

Untuk itu kami mengundang DR H Hasanuddin Rachman MIM, Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial KADIN untuk memahami seluk-beluk permasalahan ini secara tuntas, sehingga pengusaha pun kemudian paham bagaimana menyikapi era BPJS ketenagakerjaan serta apa yang harus dilakukan.

DR Hasanudin akan menjadi salah satu pembicara seminar “8 Bulan Menuju Era BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan PortalHR dengan People Consulting di Balai Kartini, 6 November 2014. Pakar hubungan industrial ini akan mengupas tuntas perundangan tentang BPJS serta pandangan KADIN mewakili dunia usaha dalam menyikapi hal ini.

BPJS ketenagakerjaan

Daftar Sekarang, masih ada kesempatan mendapatkan harga Early Bird!

Klik di sini.

 

 

 

 

Tags: