Awas, Perusahaan Dilarang Lakukan PHK Besar-besaran

Banyaknya perusahaan yang melakukan PHK dalam jumlah besar belakangan ini rupanya menerbitkan kekhawatiran bagi pemerintah. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan dan larangan bagi perusahaan untuk melakukan PHK besar-besaran.

“Saya sudah membuat surat edaran berisi himbauan dan larangan melakukan PHK (besar-besaran), termasuk kalau terpaksa melakukan PHK harus sesuai dengan UU dan prosedur dan tata cara PHK,” demikian diungkapn Menakertrans Muhaimin Iskandar di sela-sela mengikuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di LP Anak, Tangerang, Selasa (16/2/2010).

Muhaimin menjelaskan, UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah mengatur pola tahapan PHK. Prosedur sesuai UU itulah yang harus ditempuh jika perusahaan terpaksa melakukan PHK. “Kalau melanggar model itu kita tuntut,” ancam dia.

Penegasan Muhaimin mengenai surat edaran larangan PHK besar-besaran itu menyusul adanya rencana PT PAL mem-PHK 900 karyawannya. Namun, Muhaimin menegaskan, surat edaran tersebut berlaku untuk semua perusahaan. “Tidak hanya PAL, semua yang mau melakukan PHK harus mengikuti prosedur undang-undang,” tegas dia.

Lebih jauh Muhaimin menandaskan, sebenarnya undang-undangnya sudah cukup untuk mengatur perihal PHK. “Jadi tanpa surat edaran itu pun setiap PHK harus menggunakan prosedur UU No.13. Harus ada tahapan-tahapannya,” dia mengingatkan.

Murni Hubungan Industrial

Pada hari yang sama, Menakertrans Muhaimin Iskandar juga menggelar jumpa pers di kantornya, yang antara lain menegaskan bahwa berdasarkan data-data yang masuk, kasus-kasus PHK yang terjadi belakangan ini tidak ada kaitannya dengan pemberlakuan perdangan bebas ASEAN-CHina (ACFTA). Melainkan, murni hubungan industri yang menyangkut pola rekrutmen dan pola kerja.

“Dalam konteks ini, belum ada satu pun indikator dampak ACFTA terhadap PHK,” tandas dia. Muhaimin juga menyinggung sejumlah kasus PHK yang mencuat di media massa baru-baru ini seperti yang terjadi di Indosiar, Berita kota, PT PAL, Mayora, Hotel Gran Aquila dan Papandayan Bandung. Dia mendesak agar perusahaan-perusahaan tersebut meninjau kembali keputusannya.

“Saya selaku Menakertrans meminta kepada pengusaha tersebut untuk membatalkan PHK, kita meminta agar karyawan yang di-PHK untuk diperkerjakan kembali,” tegas Muhaimin.

Tags: