Aturan Outsourcing Perlu Diperbaiki

Peraturan tentang sistem tenaga kerja kontrak atau outsourcing dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan perekonomian. Oleh karena itu perlu dibuat aturan baru yang membuat karyawan outsource mendapat hak normatif, terutama upah dan jaminan sosial. Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (26/4/2010). ”Aturan outsourcing yang ada sudah tidak sesuai perkembangan perekonomian. Perlu dibuat aturan yang lebih lengkap untuk menempatkan para pekerja dengan lebih baik.”

Muhaimin mengungkapkan hal itu usai menerima laporan ketua tim pencari fakta Kemennakertrans untuk kerusuhan PT Drydock World Graha di Batam, Kepulauan Riau Haiyana Rumondang. Menurut Haiyani, outsourcing menjadi salah satu persoalan di perusahaan PT Drydock World Graha, dan ini turut memicu timbulnya bentrok buruh.

Pemerintah mengatur sistem kerja outsourcing dan perusahaan penyedia jasa pekerja outsource lewat Undang-Undang No 13/2003 dan Keputusan Mennakertrans No 100/2004, Kepmennakertrans No 101/2004, dan Kepmennakertrans No 220/2004.
Mennakertrans akan merevisi ketiga aturan terakhir agar hak-hak normatif buruh terjamin.”Misalnya tentang upah dan perjanjian kerja, posisi pekerja sangat rentan sehingga kapan saja bisa terkena PHK. Saya berharap aturan yang baru lebih menjamin pekerja, tetapi juga bisa diterima pengusaha,” ujar Muhaimin seperti dikutip Kompas.

Sistem Pemborongan

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar meminta agar Mennakertrans menerapkan sistem pemborongan sepenuhnya dalam kerja kontrak. Konsep penyerahan sebagian pekerjaan harus dilarang karena menjadi ajang penyelewengan.Kepmennakertrans yang baru, kata Timboel, harus mengatur sanksi pidana bagi pelanggar kontrak. Namun, yang terpenting adalah penegakan hukum. ”Terlalu banyak pelanggaran outsourcing seperti mengombinasi pekerja kontrak dan magang, membayar upah harian, dan sebagainya,” ujar dia.

Tags: