Aturan Jaminan Sosial Mendesak Disahkan

Suara yang menghendaki segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) semakin menguat. Kaum pekerja sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini juga meminta adanya perwakilan di dalam BPJS.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk ”Mencari Format Ideal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” di Jakarta, Rabu (21/4). Salah satu pembicara, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal, mengatakan, masyarakat sudah lama berharap ada jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, ternyata, implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak kunjung terlihat. Sistem ini meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

”Tahun ini pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sangat menentukan pelaksanaan dari SJSN sudah dimulai. Kami berharap RUU BPJS segera disahkan dengan program dan kepesertaan yang harus jelas,” ujar Said Iqbal seperti dilaporkan Kompas.

Prihatin tidak segera terwujudnya jaminan sosial itu pula yang kemudian membuat para pekerja membentuk Komite Aksi Jaminan Sosial. Lebih dari 40 organisasi serikat buruh dan kemasyarakatan bergabung dalam komite tersebut.

Dalam kesempatan itu, Said berkata, badan hukum BPJS sebaiknya berbentuk wali amanah sehingga para pembayar iuran mempunyai akses besar untuk mengontrol dana yang mereka tanamkan. Dengan demikian, penyelenggaraan jaminan sosial dikelola secara transparan.”Struktur BPJS tidak boleh lagi berbentuk BUMN atau PT. Tidak ada lagi dividen. BPJS harus berbentuk wali amanah,” saran dia.