Ancaman PHK Terkait Perdagangan Bebas ASEAN-China Bisa Dicegah

Implementasi dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China berimplikasi pada meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja. Ini bisa dicegah jika produktivitas, kompetensi, dan disiplin pekerja Indonesia meningkat sehingga daya saing juga meningkat.
Pendapat itu berkembang dalam dialog nasional ”Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Sektor Ketenagakerjaan Indonesia”, yang diselenggarakan Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada DKI di Jakarta, Kamis (11/2/10).
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam pidato tertulis yang dibacakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Myra Maria Hanartani mengungkapkan, beberapa sektor usaha akan terpukul akibat perjanjian itu, antara lain tekstil. Pangsa pasar domestik industri tekstil nasional terus merosot, dari 57 persen pada 2005 menjadi 23 persen pada 2008.
Pemerintah, kata Muhaimin, sedang meninjau ulang beberapa peraturan ketenagakerjaan, antara lain soal pengupahan dan pemakaian tenaga kerja asing. Ini dilakukan untuk menghindari PHK. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mempromosikan kewirausahaan untuk memperluas kesempatan kerja.
Presiden Direktur Indomobil Gunadi Sindhuwinata, mewakili kalangan dunia usaha, mengatakan bahwa pemerintah bisa mengurangi ancaman PHK dengan berupaya untuk fokus menarik investasi dari China ke Indonesia.
Menanggapi pendapat itu, Direktur Jenderal ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun mengungkapkan keyakinannya bahwa arus investasi langsung dari China akan tetap naik. Dia menjelaskan, perdagangan bebas mampu meningkatkan investasi langsung China ke Indonesia dari 11,8 juta dollar AS pada 2005 menjadi 173,9 juta dollar AS pada 2008.
”Indonesia tidak mungkin menarik diri dari perkembangan pasar global. Pemerintah akan berunding lagi, meminta pengunduran waktu implementasi beberapa pos tarif demi melindungi industri dalam negeri,” tegas dia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasanuddin Rahmat menambahi, stabilitas politik, kesiapan infrastruktur, dan dukungan Pemerintah China kepada investor memberikan kenyamanan berinvestasi. ”Indonesia harus memberikan hal serupa jika ingin menarik investor,” saran dia.

Tags: