79.000 Orang di-PHK dan Dirumahkan Hingga Juli 2009

Akibat dampak krisis, hingga menjelang akhir Juli 2009 pemerintah mencatat jumlah PHK sudah mencapai 54.698 pekerja dan 24.580 orang lainnya dirumahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Menakertrans Erman Suparno usai menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Program Pengembangan Energi di Kota Terpadu Mandiri dan Desa Mandiri Energi di Kawasan Transmigrasi Melalui Pemanfaatan Energi Terbarukan di Departemen ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2009).

“Jumlah PHK hingga 24 Juli 54.698 orang, dimana paling banyak berasal dari sektor manufaktur, perkayuan dan elektronik. Sementara jumlah karyawan yang dirumahkan sebanyak 24.580 orang,” rinci Erman seperti dilaporkan Detikcom. Pada kesempatan yang sama, Erman optimis angka pengangguran yang ditargetkan hanya 8% pada 2010 bisa tercapai.

Untuk mendukungnya, Erman menjelaskan pihaknya akan mempertajam program-program yang sudah dijalankan departemennya, yaitu program padat karya produksi, teknologi tepat guna dan juga mendorong perkembangan UMKM yang berada di bawah binaan Depnakertrans.

“Selain itu, kita juga dorong melalui program transmigrasi dengan penempatan baru di kawasan-kawasan perbatasan. Syukur-syukur dengan adanya bantuan dan kerjasama yang baik dengan Departemen ESDM yang kita tandatangani ini, sehingga daerah perbatasan tersebut bisa ada listriknya. Jadi target itu realistis,” tandas dia.

Pada hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato nota keuangan di Gedung DPR antara lain mengungkapkan, pertumbuhan pengangguran di Indonesia semasa krisis hanya sebesar 60.000 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding perkiraan semula yang bisa mencapai 1,5 juta orang.

Presiden mengaku, pemerintah memang terus menjaga agar gelombang PHK tidak terjadi terlalu banyak. Salah satunya dengan melakukan kebijakan countercyclical untuk membalikkan siklus ekonomi yang sedang menurun, ke arah yang lebih positif.

“Stimulus fiskal sebagai kebijakan countercyclical dilakukan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan perusahaan atau sektor usaha, serta menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya,” papar Presiden.

Tags: