60.000 Karyawan PHK Tak Terima Pesangon

Saat ini ada sekitar 60 ribu karyawan PHK yang belum menerima pesangon dari perusahaan masing-masing. Oleh karenanya, pemerintah menegaskan kembali perlunya dirancang jaminan pembayaran pesangon bagi korban pemutusan hubungan kerja untuk menghindari hal seperti itu. Namun, muncul kecurigaan karena pemerintah sudah sosialisasi ke daerah-daerah padahal rancangan peraturan jaminan pesangon tersebut belum disepakati pihak-pihak terkait.

Itulah benang merah yang bisa ditarik dari Seminar “Jaminan Pesangon Tenaga Kerja: Analisa Manfaat dan Tantangan Pelaksanaannya” yang diselenggarakan oleh Corporate Human Resource di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (27/6/07).

“Kalau belum disepakati sudah disosialisasikan, kan artinya mau dipaksakan,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Aloysius Uwiyono. Kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan. Pengalaman menunjukkan, demikian Aloysius melihat, pada era reformasi ini, setiap kali pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perburuan selalu mendapatkan reaksi pro dan kontra yang akhirnya oleh pemerintah dipaksakan berlakunya.

Kecurigaan lain, dengan rancangan peraturan mengenai jaminan pesangon, pemerintah dalam hal ini Depnakertrans bermaksud mengurangi jumlah pesangon bagi karyawan korban PHK. Namun, staff ahli Menakertrans Masri Ashar membantah anggapan itu.

“Bahkan ada berita yang mengatakan, karyawan dengan gaji di atas lima juta tidak dapat pesangon, itu keliru, tidak ada itu. Pemerintah hanya ingin ada batas maksimal upah sebagai basis penghitungan pesangon,” ujar Masri seraya memaparkan, tenaga kerja penerima upah di atas 5 juta di Indonesia jumlahnya kurang dari satu persen. “Ini yang membuat investor takut, kalau nanti ada masalah, sehingga kita perlu atur soal pesangonnya. Tidak ada maksud pemerintah kurangi jumlah pesangon.”

Sedangkan untuk karyawan bergaji kurang dari lima juta, yang berjumlah 97% dari seluruh tenaga kerja yang ada, Masri meyakinkan tidak akan terpengaruh oleh adanya peraturan pemerintah mengenai jaminan pesangon yang saat ini sedang dibahas oleh tiga pihak (pemerintah, pengusaha, serikat pekerja).

Masri mengungkapkan, ada tak kurang dari 60 ribu orang karyawan kena PHK yang belum mendapatkan pesangon, baik itu karyawan swasta maupun BUMN. “Tidak dapat pesangon itu sebabnya macam-macam, ada yang karena perselisihan dengan perusahaan, ada juga yang karena perusahaan memang tidak mampu. Tapi yang jelas, rancangan jaminan pesangon ini penting untuk menghindari masalah-masalah seperti itu,” tegas Masri.

Rancangan peraturan pemerintah mengenai jaminan pesangon akan memperpanjang daftar undang-undang yang mengatur hari tua. Saat ini sedikitnya telah ada tiga peraturan tentang hari tua, yakni UU No.3/1992 tentang jamsostek (dikeluarkan oleh Depnaker), UU no.11/1992 tentang dana pensiun (dikeluarkan oleh Depkeu) dan UU No.13/2003 tentang pesangon. Di samping itu masih ada UU no.40/2004 tentang sistem jaminans sosial nasional yang belum lengkap peraturan pelaksanaannya.

Konsultan Hubungan Industrian dan Pengupahan FX Djoko Soedibyo mengusulkan agar ketiga undang-undang yang mengatur hari tua tersebut dijadikan satu paket. Menurut Djoko, masalah pesangon memang pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini. “Diperlukan perhitungan yang komprehensif berapa sebetulnya yang wajart untuk dibayar pengusaha, sekaligus menarik untuk investor,” ujar dia.

Tags: