60.000 Karyawan Aman dari PHK

Karyawan perusahaan garmen termasuk yang paling “ketar-ketir” pada masa krisis global sekarang ini. Sebab, sektor inilah yang paling terkena dampaknya, akibat pesanan dari luar negeri menurun drastis. Sejumlah pabrik bahkan sudah tutup. Tapi, kabar gembira itu masih ada. Setidaknya, 60 ribu karyawan garmen telah selamat dari PHK.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno di Jakarta, Selasa (25/11/08). Diungkapkan, setelah terjadi perundingan antara manajemen dan karyawan, sebanyak 6 perusahaan garmen yang beroperasi di sekitar DKI memastikan tidak akan mem-PHK karyawan mereka.

Sebagian karyawan ada yang ‘rela’ gajinya tidak dinaikkan asal tidak ada PHK. ”Mereka membuat kesepakatan bersama tentang upah dan penundaan kenaikan upah agar perusahaan bisa tetap beroperasi,” ujar Erman seperti dilaporkan Kompas.

Lebih jauh Erman menunjukkan bahwa perundingan semacam itu bisa terwujud berkat adanya Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, yang sejak kemunculannya diprotes oleh kalangan pekerja.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, saat ini buruh memilih berdialog langsung dengan manajemen ketimbang meributkan kenaikan upah. Pengusaha tetap pada komitmen utama, yakni tidak melakukan PHK. Berbagai upaya lain terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan usaha.

”Kami sudah tidak mau tahu lagi apa yang diributkan di luar sekarang. Prioritas utama adalah meningkatkan peran bipartit tingkat perusahaan. Banyak pekerja yang menghubungi manajemen, bilang, tidak mengapa upah tidak naik asal tidak PHK. Ini sudah terjadi di Bandung,” ungkap Sofjan.

Masih Mengancam

Kabar buruknya, bagaimana pun, PHK masih mengancam karyawan yang lain. Menurut data Menaker, jumlah buruh yang terancam PHK masih terus meningkat –sedikitnya 26.000 buruh masuk daftar rencana PHK dan 12.000 orang lainnya bakal dirumahkan.
Dari laporan tentang PHK dan buruh yang dirumahkan tersebut, pemerintah belum menerima permintaan penundaan kenaikan upah minimum dari perusahaan. Dikatakan, jika ada permintaan itu, akan diproses sesuai prosedur. Namun, pemerintah tetap lebih mendorong optimalisasi peran bipartit.

Adapun untuk membantu pekerja korban PHK, penyelenggara program jaminan sosial PT Jamsostek siap menyalurkan bantuan PHK Rp 300.000 per orang. Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, bantuan diberikan kepada peserta aktif dengan masa kerja minimal setahun dan upah dua kali upah minimum kabupaten/kota.
SKB Diminta Dicabut

Sementara itu DPR meminta pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama Empat Menteri yang dicurigai dimaksudkan untuk “mengontrol” kenaikan UMR. Permintaan itu diserukan usai rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi, dan pimpinan Komisi IX yang membidangi masalah perburuhan, Selasa (25/11).
Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, ”Karena kuat resistensinya, lebih baik dicabut saja.” DPR ingin kelangsungan berusaha di Indonesia tetap terjaga, tapi tak ada gelombang PHK. Pemerintah diminta mencegah hal buruk terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan kelangsungan usaha.

Tags: