235 Perusahaan Minta Penangguhan UMP, 177 Dikabulkan

Kondisi sulit memaksa banyak perusahaan mengajukan izin kepada pemerinta untuk diperbolehkan menangguhkan penerapan upah minimum provinsi. Data hingga akhir Januari 2009, terdapat 235 perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebut, dan dari jumlah itu, 177 perusahaan mendapat izin dari gubernur di 8 provinsi untuk melakukan penangguhan UMP 2009.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Dirjen PHI dan Jamsostek Myra Maria Hanartani di Jakarta awal pekan ini. Adapun lamanya penangguhan yang diminta tersebut menurut Myra berbeda-beda. “Ada yang menunda 12 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan,” ungkap dia.
Myra belum bisa memastikan berapa jumlah total tenaga kerja di perusahaan-perusaan yang mendapat izin penangguhan tersebut. Namun ditegaskan, perusahaan yang mendapat izin penangguhan UMP harus tetap membayar gaji pekerja ketika jatuh tempo penundaan berakhir, dengan cara merapelnya.
Mengenai kenapa ada perusahaan yang permohonannya dikabulkan dan ada yang tidak, Myra mengatakan, hal itu hanya soal administrasi saja. “Perusahaan yang ditolak pemintaan izinnya untuk menunda UMP karena secara administrasi tidak memenuhi persyaratan, misalnya masalah kesepakatan,” jelas dia.
Myra mengingatkan, bagi perusahaan yang telah diberi izin untuk menunda pembayaran UMP namun kemudian mengingkari ketentuan, akan diproses dalam pengadilan perselisihan hak. Perusahaan yang telah mendapat izin penundaan mendapatkan SK Gubernur masing-masing mengenai besaran upah yang harus dibayarkan. “Bisa juga kembali ke UMP tahun sebelumnya,” terang dia.
Sektor industri garmen merupakan perusahaan yang paling banyak meminta penundaan UMP. Sebagian besar dari mereka terda[pat di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berikut rincian jumlah perusahaan yang diizinkan dan ditolak permohonan penangguhan penerapan UMP 2009.
-DKI Jakarta: 5 perusahaan, 3 diizinkan 2 ditolak
-Banten: 8 perusahaan masih dalam proses
-Jogjakarta: 28 perusahaan, 27 diizinkan 27, 1 ditolak
-Jawa Tengah: 77 perusahaan, 59 diizinkan, 15 ditolak 15 dan 3 perusahaan mencabut permohonan
-Jawa Barat: 81 perusahaan, 69 diizinkan, 12 ditolak
-Jawa Timur: 29 perusahaan, 14 diizinkan dan 15 ditolak
-Lampung: 1 perusaaan masih dalam proses
-Sulawesi Selatan: 6 perusahaan, 5 perusahaan dan satu ditolak.

Tags: